Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Balik Lagi Duduki Balaikota

Kompas.com - 13/11/2012, 12:39 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Forum Buruh DKI kembali mendatangi Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012) siang. Mereka sengaja datang untuk menuntut penetapan kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sekaligus mengawal jalannya rapat penetapan upah yang akan digelar pada pukul 14 WIB nanti.

"Sangat ironis, sekian tahun UMP DKI yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah masih rendah, bahkan masih di bawah survei nilai kebutuhan hidup layak," kata Mohammad Toha, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan massa buruh lainnya saat ini tengah bergerak dari kawasan industri Pulo Gadung dan Tanjung Priok untuk bergabung dalam aksi hari ini. Para buruh menuntut Gubernur DKI Joko Widodo menemui mereka dan mengancam akan terus menduduki Balaikota sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menghitung nilai UMP. Pada prinsipnya, mantan Wali Kota Solo ini lebih mementingkan kesejahteraan para buruh dengan upah yang adil tanpa mengganggu berjalannya proses produksi perusahaan.

Saat ini, Jokowi masih berada di luar Balaikota karena mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar penyatuan visi ekonomi dengan tema 'Bersama Menuju Indonesia Maju 2030' di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Sedangkan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, tengah menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa-Bali di DI Yogyakarta.

Saat ditemui, Sekretaris Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Dwi Untoro mengaku berusaha untuk menetapkan UMP DKI pada siang ini. Akan tetapi ia menyampaikan sulitnya memenuhi seluruh tuntutan buruh yang meminta UMP setara dengan 141,5 persen angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI yang nilainya mencapai Rp 1.978.789.

Dwi mengatakan, Pemprov DKI akan menetapkan UMP sebesar 102 persen dari KHL atau setara dengan Rp 2.060.000. Sedangkan para buruh tetap bersikukuh dengan tuntutan 141,5 persen nilai KLH, yakni Rp 2.799.067.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

DEMO BURUH

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

    Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

    Nasional
    Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

    Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

    Nasional
    Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

    Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

    Nasional
    Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

    Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

    Nasional
    Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

    Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

    Nasional
    Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

    Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

    Nasional
    Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

    Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

    Nasional
    Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

    Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

    Nasional
    BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

    BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

    Nasional
    Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

    Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

    Nasional
    KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

    KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

    Nasional
    Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

    Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

    Nasional
    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

    Nasional
    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

    BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

    Nasional
    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X