Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Micle: Saya Tak Mungkin Peras Direksi Merpati

Kompas.com - 12/11/2012, 13:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Amanat Nasional, Ikhlas El Qudsi atau akrab disapa Micle membantah melakukan pemerasan BUMN terhadap PT Merpati Nusantara Airlines. Micle meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjelaskan bahwa dia adalah salah satu pemeras BUMN.

"Saya meminta Dahlan tolong sampaikan di mana, dengan siapa, kapan saya ketemu direksi BUMN dalam hal ini Merpati, baik direksi lama maupun direksi baru," kata Micle seusai mendatangi Badan Kehormatan DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Micle datang ditemani Fraksi PAN untuk menyampaikan surat permintaan klarifikasi keterangan Dahlan kepada BK, apakah dia benar disebut oleh Dahlan. Sebelumnya, Dahlan menyampaikan surat tertulis yang berisi kronologi pemerasan PT Merpati, yang melibatkan lima politisi lain. Micle disebut sebagai salah satunya.

Ketika dimintai keterangan secara langsung, Dahlan menyebut ada tiga peristiwa pemerasan tiga BUMN yang melibatkan dua anggota Dewan, yakni politisi Partai Golkar, Idris Laena, dan politisi PDI Perjuangan, Sumaryoto.

Micle mengaku tidak pernah bertemu dengan direksi BUMN di luar rapat resmi di Komisi XI DPR. Dia juga mengaku tidak pernah menelepon, mengirimkan BBM atau pesan singkat kepada direksi BUMN, apalagi dia tidak masuk dalam Panitia Kerja Merpati.

"Saya tidak kenal orangnya. Saya tidak pernah utus orang lain untuk bertemu direksi Merpati. Bagaimana mungkin saya memeras direksi Merpati? Karena itu, saya pribadi sampaikan itu tidak benar," kata Micle.

Micle tidak terima jika Dahlan menyebut para politisi tidak perlu panik jika tidak berbuat. Menurut dia, persoalan ini menyangkut harkat dan martabat yang dia jaga sejak menjadi politisi. Terlebih lagi, konstituennya di Sumatera Barat marah atas pemberitaan yang menyebutkan dirinya pelaku pemerasan.

Bahkan, kata Micle, pesan singkat yang berisi informasi negatif tentang dirinya telah beredar di daerah pemilihan. "Saya punya konstituen 112.000 orang. Saya sudah dilukai," pungkasnya.

Baca juga:
Dahlan Iskan Membahayakan BUMN
Masih Ada Direksi BUMN yang "Genit"

Sebagian Besar Direksi BUMN "Pesanan" Parpol
Kalau DPR Minta Jatah, Tak Usah "Diladeni"!

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

    Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

    Nasional
    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Nasional
    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

    Nasional
    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

    Nasional
    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    Nasional
    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Nasional
    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Nasional
    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Nasional
    Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

    Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

    Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

    Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

    Nasional
    Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

    Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

    Nasional
    Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

    Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com