Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagian Besar Direksi BUMN "Pesanan" Parpol

Kompas.com - 09/11/2012, 08:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengungkapkan, intervensi terhadap BUMN sudah terjadi sejak dulu. Rumor bahwa BUMN dijadikan sapi perah oleh partai politik dan penguasa, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum. Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN pada tahun 2005-2010, mengatakan, pada masanya, kondisi BUMN jauh lebih parah karena sarat intervensi, terutama dalam proses seleksi direksi BUMN.

"Jauh lebih parah. Coba Anda bayangkan, untuk menjadi direksi, terkenal dengan menyogok," ujar Said, Kamis (8/11/2012), kepada Kompas.com, di Kompas TV, Palmerah, Jakarta Pusat.

Saat ia masuk ke Kementerian BUMN, ada sekitar 1.000 curriculum vitae yang masuk untuk menjadi kandidat direksi dan komisaris BUMN. "Setelah saya kelompokkan, ternyata 65-70 persen itu berasal dari usulan parpol dan penguasa. Sekitar 10-15 persen dari tokoh nasional yang dianggap bisa pasang orang," ujarnya.

Sementara hanya sekitar 5 persen yang murni dari kalangan profesional. Dengan kondisi seperti itu, Said menilai BUMN dalam kondisi bahaya. Menurutnya, ia sempat menginisiasi pembersihan BUMN dengan mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2005 yang melarang pengurus partai menjadi pengurus BUMN, serta melarang karyawan dan pimpinan BUMN masuk parpol atau menjadi tim sukses. Setelah PP dikeluarkan, mekanisme seleksi direksi kemudian dilakukan dalam 10 tahapan yang lebih profesional.

"Dan, saat itu BUMN lagi susah sekali. Tahun 2004-2005, Garuda mau bangkut, bank belum muncul, maka perbaikan sistem mulai dijalani. Alhamdulillah sistem itu masih jalan sampai sekarang," kata Said.

Meski sudah dilakukan reformasi dan "bersih-bersih" di tubuh Kementerian BUMN, Said belum bisa memastikan bahwa semua BUMN bersih dari intervensi. "Perlu seorang menteri dan direksi yang benar-benar bersih, berani, dan jujur dalam melawan itu semua. Dia harus kuat menghadapi semua intervensi itu," ujarnya.

Polemik soal intervensi terhadap BUMN kembali mencuat saat Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan masih adanya oknum anggota DPR yang meminta "jatah" kepada direksi BUMN. Setelah menjadi kontroversi, Dahlan dipanggil Badan Kehormatan DPR, Senin (5/11/2012) lalu, untuk memberikan keterangan soal dugaan pemerasan oleh anggota Dewan. Dalam keterangannya, Dahlan menyebutkan ada dua anggota DPR yang diduga melakukan upaya pemerasan terhadap tiga BUMN. Kedua nama itu berinisial IL dan S, yang diduga Idris Laena asal Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka membantah laporan Dahlan. Selain IL dan S, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro juga mengungkapkan, seorang oknum anggota DPR berinisial IS yang meminta jatah 2.000 ton gula. Terakhir, pada Rabu (7/11/2012), Dahlan kembali menambahkan lima nama ke BK DPR. Namun, nama-nama yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN ini dilaporkan tanpa ada bukti yang menyertainya.

Baca juga:
Dituduh Pemeras, Sumaryoto Siap Pembuktian Terbalik
Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?
Anggota BK Kecewa Penjelasan Dahlan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com