Kader Disebut Pemeras, Demokrat akan Panggil Dahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mulai mengambil ancang-ancang untuk memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait aduan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah politisi partai ini. Demokrat siap melawan jika ternyata laporan Dahlan tidak terbukti.

"Segera setelah reses, kami akan melakukan penyelidikan dan hasilnya akan kami beritahukan ke publik. Kami akan panggil Pak Dahlan Iskan untuk menanyakan klarifikasi," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Jumat (9/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Nurhayati menyatakan, jika terbukti, maka kadernya akan dikenakan sanksi seberat-seberatnya diganti atau dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

"Kami berharap Dahlan Iskan tidak asal bicara, karena kalau tidak benar berarti fitnah," ucapnya.

Anggota Komisi I bidang pertahanan ini juga mengungkapkan bahwa fraksinya mendukung langkah gerakan BUMN bersih dan anti pemerasan.

"Pokoknya kami mendukung gerakan nasional BUMN bersih dan anti pemerasan BUMN, tanpa pandang bulu. Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan Iskan fitnah, kami lawan," ungkap Nurhayati.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro telah menyerahkan delapan nama anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap direksi BUMN kepada Badan Kehormatan DPR.

Dari kedelapan nama itu, terungkap beberapa nama politisi Partai Demokrat seperti Idris Sugeng, Achsanul Qosasi, Linda Megawati, dan Andi Timo Pangeran.

Idris diduga terlibat dalam kasus permintaan gula 2.000 ton kepada PT RNI. Sementata tiga politisi Demokrat lainnya diduga terkait permintaan commitment fee dalam penyertaan modal negara (PMN) pada PT Merpati Nusantara Airlines.

Achsanul Qosasi sudah membantah adanya pemerasan ini. Kendati demikian, ia membenarkan adanya pertemuan sebelum rapat Komisi XI dengan direksi PT MNA di ruang komisi. Di sana, juga terdapat Linda Megawati dan Andi Timo Pangeran serta politisi PKS Zulkiflimansyah dan politisi PDI-Perjuangan Sumaryoto.

Menurut Achsanul, mereka sama sekali tidak membahas soal commitment fee melainkan tentang business plan Dirut PT MNA yang baru yakni Rudy Setyopurnomo yang belum diterima anggota dewan hingga saat ini.

Ikuti kelanjutan polemik ini dalam topik pilihan "Dahlan Iskan Versus DPR"