Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK

Kompas.com - 08/11/2012, 13:49 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan alasannya tidak menghadiri rapat Badan Kehormatan (BK) di DPR kemarin. Padahal, agendanya Dahlan harus menyerahkan dokumen tambahan berisi nama-nama oknum DPR pemeras anak usaha BUMN.

"Soal itu, kenapa bukan saya yang ke sana, karena saya sudah mengutus orang ke BK jam empat sore. Saat itu, saya harus ke bandara dan pergi keluar kota. Kebetulan memang sedang sibuk," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Dahlan, absennya dia di rapat BK memang bukan disengaja. Sebab, Ketua BK DPR sendiri membolehkan Dahlan tidak hadir ke BK hanya untuk menyerahkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN.

"Ketua BK itu membolehkan saya tidak datang sendiri ke BK, jadi boleh mengirim utusan, yang penting berkasnya sampai ke BK," katanya.

Di dalam berkas tersebut, Dahlan menyebut ada enam nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Daftar itu melengkapi dua nama anggota DPR yang telah diserahkan ke BK DPR Senin lalu.

"Tapi, sesuai komitmen awal, saya tidak akan menyebut nama-nama itu. Soalnya, laporan ke BK ini memang sifatnya rahasia. Jadi, tidak baik saya ungkapkan. Tapi, kalau BK mau sebut, ya silakan," katanya.

Seperti diberitakan, perwakilan Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyerahkan dokumen tambahan terkait oknum anggota DPR yang diduga telah memeras direksi BUMN kepada Sekretariat BK DPR. Dokumen berupa surat itu diserahkan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (7/11/2012).

Kepala Sekretariat BK DPR Cholidah Indriana membenarkan adanya penyerahan dokumen itu. "Ya, sudah tadi diberikan sekitar pukul 15.30 oleh perwakilan Pak Dahlan, yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra. Dia datang sendirian," ujar Cholidah, Rabu (7/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat yang dibungkus amplop coklat Kementerian BUMN bernomor SR 632 MBU 2012 tertanggal 7 November 2012 itu tampak ditujukan kepada pimpinan BK. "Suratnya ini disimpan dulu di sekretariat komisi sampai ada pimpinan yang datang. Perintah dari pimpinan BK, surat ini kami simpan dan belum boleh dibuka ke publik," ujar Cholidah.

Ikuti berita selengkapnya dalam topik Dahlan Iskan Versus DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com