Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Laporan Dahlan Harus Didukung Data Akurat

Kompas.com - 06/11/2012, 18:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan ke Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan bentuk iktikad baik. Namun, ia meminta laporan itu didukung data akurat agar BK dapat segera mengumumkannya kepada masyarakat.

"Dari laporan yang akurat, BK bisa sampaikan klarifikasi terbuka menyangkut (anggota Dewan pemeras BUMN) namanya siapa, komisi berapa, peras BUMN mana, dan pertimbangannya apa. Itu penting menyangkut kelembagaan DPR dan pemerintah," kata Tjahjo di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Tjahjo menambahkan, fungsi DPR adalah mengawasi kinerja pemerintah, termasuk BUMN. Oleh sebab itu, ia yakin bahwa pemerasan terjadi di antara dua pihak tersebut. Peran pemerintah dan DPR adalah saling melengkapi satu sama lain. Hal itu sesuai dengan konstitusi bahwa pemerintah ataupun DPR tidak dapat berdiri sendiri.

"Jadi (pemerintah dan DPR) tidak dapat dipisahkan, apakah ada deal atau tidak, jangan sampai menimbulkan fitnah. Harus diungkap dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan, PDI-P telah meminta DPR untuk memberi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit semua BUMN. Audit tersebut meliputi pemeriksaan keuangan BUMN yang pernah diperas menjelang pemilu atau pilpres. Kewenangan itu juga meliputi audit akan adanya indikasi diperas atau dimintai sesuatu.

"Saya kira harus dibuka dengan baik (pemerasan BUMN). Kalau bukti kuat, segera lapor ke KPK," kata Tjahjo.

Meski telah menyebutkan bahwa ada sekitar sepuluh anggota DPR yang diduga memeras BUMN, Dahlan hanya melaporkan dua anggota DPR ke BK DPR. Ia juga tak mau mengungkap kepada publik mengenai identitas dua orang yang ia laporkan ke BK. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, salah satu yang dilaporkan Dahlan bernama Sumaryoto. Anggota BK dari Fraksi PPP, Usman Jafar, ketika dikonfirmasi membenarkan.

Baca juga:
Disebut Peras BUMN, Sumaryoto Merasa Difitnah
Dahlan: Biar DPR yang Mengumumkan
'Serangan' Dahlan Heboh Kayak Halilintar, Ternyata...
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Nasional
    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

    Nasional
    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

    Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

    Nasional
    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Nasional
    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Nasional
    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Nasional
    Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

    Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

    KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

    Nasional
    Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

    Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

    Nasional
    Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

    Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

    Nasional
    Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

    Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

    Nasional
    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

    Nasional
    Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

    Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com