Kompas.com - 31/10/2012, 16:01 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan waktu delapan bulan untuk merampungkan hasil audit investigasi tahap I terhadap proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lamanya waktu audit itu dituding BPK karena ada data-data yang diperlukan auditor ditahan oleh Sekretaris Jenderal DPR. Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK Hadi Purnomo, Rabu (31/10/2012) dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

"Kenapa lama? Karena ada permintaan ke DPR soal data-data sidang komisi yang tidak semuanya diberikan di sini," kata Hadi.

Data-data yang diperlukan itu terkait risalah rapat-rapat yang dilakukan Komisi X bidang Pemuda dan Olahraga. Menurut Hadi, BPK sudah dua kali menyurati Sekjen DPR untuk meminta risalah rapat itu yakni pada bulan Maret dan 25 Juli 2012.

"Kami sudah kirim dua kali dan terus meminta data," kata Hadi.

Dengan belum lengkapnya data risalah rapat itu, Hadi menuturkan pihaknya masih akan melakukan audit hingga tahapan selanjutnya. "Kalau datanya lengkap, besok pun kami selesaikan," ujar Hadi.

Menanggapi keluhan Hadi, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh pun hanya menjelaskan secara singkat. "Sudah sebagian besar kami berikan, tapi memang ada yang belum," ujar Nining yang turut hadir dalam jumpa pers itu.

Anggota IV BPK Ali Masykur Musa menilai, risalah rapat Komisi X tidak terlalu signifikan. Tetapi berguna untuk menmperkuat sejauh mana proyek ini diketahui oleh Menteri Pemuda dan Olahara Andi Mallarangeng.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari sidang di Komisi X yang kami terima, ada proses yang Pak Menteri tahu," kata Ali.

Nama Andi Mallarangeng akhirnya masuk dalam hasil audit BPK terkait proyek Hambalang. Sebelumnya, seperti diungkap anggota BPK Taufiequrrachman Ruki, nama Andi sempat menghilang dalam laporan hasil audit Hambalang. Politisi Demokrat itu dinilai sudah membiarkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram melakukan kewenangan menteri dan tidak melakukan pengawasan dalam hal penyetujuan kontrak tahun jamak dan penentuan pemenang lelang konstruksi. Padahal, nilai kontrak tersebut di atas Rp 50 miliar sehingga harus atas persetujuan menteri. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres nomor 80 tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 tahun 2008.

Baca juga:
Inilah Hasil Audit BPK soal Hambalang
Audit Hambalang, Menpora Dianggap Melanggar
BPK: Indikasi Kerugian Hambalang Rp 243,6 Miliar
Nama Menpora "Menghilang" di Audit BPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

    Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

    Nasional
    Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

    Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

    Nasional
    Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

    Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

    Nasional
    Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

    Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

    Nasional
    Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

    Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

    [POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

    Nasional
    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.