Dahlan, Pilih Bongkar atau Lindungi Oknum DPR?

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengungkapkan nama-nama oknum anggota DPR yang kerap memeras BUMN menguat. Dahlan pun dihadapkan akan dua pilihan untuk membongkar kasus ini atau membiarkannya mengendap. Pilihan terakhir akan mencitrakan Dahlan seolah melindungi para oknum DPR nakal itu.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, Selasa (30/10/2012), dalam pernyataan pers yang diterima wartawan. "Tentunya itu tergantung Dahlan Iskan, apakah mau memperbaiki dan membongkar korupsi, atau justru sebaliknya mendiamkan dan menyembunyikannya," kata Indra.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan jika Dahlan mengetahui oknumnya, maka keterbukaannya sangat penting untuk memperbaiki dan mengantisipasi praktk-praktik menyimpang yang terjadi selama ini.

"Selama ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini BUMN diduga kuat menjadi sapi perahan atau ATM dari penguasa dan lingkaran Istana," ucap Indra.

Ia berharap, polemik ini tidak berakhir hanya di media massa tanpa ada tindakan konkretnya. "Kami juga tentunya smua berharap hal ini bukan sekadar sensasi atau pengalihan isu semata. Sebutkan saja siapa anggota DPR tersebut," imbuh Indra.

Indra menuturkan, Dahlan juga harus memiliki bukti kuat saat mengungkapkannya ke publik. Jika terbukti ada anggota DPR yang terlibat, maka Polri atau pun KPK diharapkan bisa langsung bergerak cepat.

"Siapapun dia dan apapun jabatannya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena menurut saya 'setoran' tersebut merupakan bentuk tindak pidana gratifikasi atau bahkan bisa jadi ini bentuk suap," imbuhnya.

Perseteruan antara anggota dewan dengan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait himbauan tidak melakukan praktek kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat.

Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR