Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan, Pilih Bongkar atau Lindungi Oknum DPR?

Kompas.com - 30/10/2012, 17:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengungkapkan nama-nama oknum anggota DPR yang kerap memeras BUMN menguat. Dahlan pun dihadapkan akan dua pilihan untuk membongkar kasus ini atau membiarkannya mengendap. Pilihan terakhir akan mencitrakan Dahlan seolah melindungi para oknum DPR nakal itu.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, Selasa (30/10/2012), dalam pernyataan pers yang diterima wartawan. "Tentunya itu tergantung Dahlan Iskan, apakah mau memperbaiki dan membongkar korupsi, atau justru sebaliknya mendiamkan dan menyembunyikannya," kata Indra.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan jika Dahlan mengetahui oknumnya, maka keterbukaannya sangat penting untuk memperbaiki dan mengantisipasi praktk-praktik menyimpang yang terjadi selama ini.

"Selama ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini BUMN diduga kuat menjadi sapi perahan atau ATM dari penguasa dan lingkaran Istana," ucap Indra.

Ia berharap, polemik ini tidak berakhir hanya di media massa tanpa ada tindakan konkretnya. "Kami juga tentunya smua berharap hal ini bukan sekadar sensasi atau pengalihan isu semata. Sebutkan saja siapa anggota DPR tersebut," imbuh Indra.

Indra menuturkan, Dahlan juga harus memiliki bukti kuat saat mengungkapkannya ke publik. Jika terbukti ada anggota DPR yang terlibat, maka Polri atau pun KPK diharapkan bisa langsung bergerak cepat.

"Siapapun dia dan apapun jabatannya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena menurut saya 'setoran' tersebut merupakan bentuk tindak pidana gratifikasi atau bahkan bisa jadi ini bentuk suap," imbuhnya.

Perseteruan antara anggota dewan dengan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait himbauan tidak melakukan praktek kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat.

Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

    Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

    Nasional
    Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

    Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

    Nasional
    Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

    Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

    Nasional
    Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Nasional
    Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

    Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

    Nasional
    Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

    Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

    Nasional
    Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

    Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

    Nasional
    Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

    Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

    Nasional
    Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

    Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

    Nasional
    Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

    Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

    Nasional
    TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

    TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

    Nasional
    Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

    Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

    TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

    Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com