Kompas.com - 29/10/2012, 16:56 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara penyelidikan proyek Hambalang dalam pekan ini. Gelar perkara tersebut akan menentukan apakah KPK sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga di Bogor, Jawa Barat tersebut.

“Apa yang sudah dikumpulkan perlu diuji dengan gelar perkara. Untuk melihat apakah sudah cukup atau belum bukti misalnya kalau naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/10/2012). Menurutnya, bisa saja dalam gelar perkara itu terlihat peningkatan hasil penyelidikan KPK selama ini.

Seperti diketahui, selain melakukan pengembangan penyidikan kasus Hambalang dengan tersangka Deddy Kusdinar, KPK melakukan penyelidikan yang menyasar tersangka baru. Penyelidikan baru tersebut fokus terhadap beberapa hal di antaranya proses pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang, serta indikasi suap menyuap terkait aliran dana proyek.

Johan menjelaskan, gelar perkara pekan ini merupakan yang pertama setelah KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Adapun Deddy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) diduga secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Menurut Johan, seperti saat gelar perkara biasanya, dalam proses itu KPK akan memutuskan apakah meningkatkan penanganan suatu kasus ke tahap penyidikan, melimpahkan berkas ke tahap penyidikan, atau meningkatkan kasus dari tahap pengumpulan bahan keterangan menjadi penyelidikan.

Ketiga kemungkinan itu bisa saja terjadi. Johan juga mengatakan, sejauh ini KPK belum menerima hasil audit investigas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang ini. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto beberapa hari lalu mengatakan bahwa hasil investigasi BPK itu akan digunakan KPK selama mencerahkan permasalahan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahap pertama, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangaeng diketahui menghilang. Anggota BPK Taufiqurrahman Ruki menduga investigasi BPK tersebut diintervensi.

Batu Loncatan                  

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang juga mengatakan, KPK tengah mencari batu loncatan untuk menelisik lebih jauh siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi proyek HambalangKementerian Pemuda dan Olahraga.  Saat ditanya apakah pihak lain yang harus bertanggung jawab atas kasus ini adalah atasan dari tersangka Deddy Kusdinar, Bambang menjawab, siapa pun orangnya, baik atasan maupun bawahan, jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, dapat dianggap bertanggung jawab.

Sementara menurut Deddy, selaku PPK, dirinya bertanggung jawab kepada Menpora sebagai pengguna anggaran melalui Sekretaris Menpora Wafid Muharam (sekarang mantan) yang menjadi kuasa pengguna anggaran.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Menpora Andi Mallarangeng dalam melengkapi berkas perkara Deddy. Sementara Wafid sudah diperiksa beberapa waktu lalu. Seusai diperiksa sebagai saksi, Wafid mengatakan kalau Andi selaku Menpora merupakan pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Menurutnya, Andi tahu betul seluk-beluk proyek Hambalang, mulai dari proses sertifikasi lahan hingga pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Andi saat dikonfirmasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku bertanggung jawab secara moral atas pelaksanaan proyek Hambalang. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

    UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

    Nasional
    Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

    Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

    Nasional
    Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

    Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

    Nasional
    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Nasional
    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Nasional
    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Nasional
    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Nasional
    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Nasional
    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Nasional
    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Nasional
    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    Nasional
    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.