Hatta Tak Komentari Inefisiensi PLN di Zaman Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak mau mengomentari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama tahun 2009-2010 yang mencapai Rp 37,6 triliun.

Hatta menjelaskan, pembangkit-pembangkit listrik besar kekurangan pasokan bahan bakar gas ketika itu. Gas ketika itu diprioritaskan untuk industri. Jika pasokan untuk industri tersendat, kata Hatta, bakal mengancam produksi sehingga dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal.

Untuk menjalankan pembangkit, lanjut Hatta, alternatifnya hanya dengan bahan bakar minyak (BBM). "Saya ingin katakan kenapa masih gunakan BBM. Pilihan energi tidak banyak. Sampai di situ saja. Apakah terjadi efisiensi atau tidak, saya tidak mau masuk wilayah itu," kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Ketika ditanya apakah dibenarkan kebijakan itu meskipun boros, Hatta mengatakan, perlu disinkronkan dengan kebijakan energi di ESDM. "Kalau waktu itu kita harus hilangkan byar-pet karena akibatnya lebih parah misalnya, saya belum tahu. Saya lihat nanti," pungkas Ketua Umum PAN itu.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku siap bertanggungjawab jika kebijakannya ketika menjadi Direktur Utama PLN dianggap melanggar hukum. Jika kebijakan menggunakan BBM tidak diambil, menurut Dahlan, maka listrik di Jakarta akan padam dalam waktu yang lama.

"Kalau itu salah, saya harus berani menanggung resikonya. Masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-iklasnya. Jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi mau dengan resikonya. Resiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," kata Dahlan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR