Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JAT Klarifikasi Tudingan Terkait Kematian Polisi di Poso

Kompas.com - 19/10/2012, 15:41 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) mendatangi Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2012). Mereka ingin menindaklanjuti pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman yang menyebut JAT terlibat dalam kasus kematian dua anggota polisi Poso. Ketua JAT Jakarta Nanang Ainur Rofiq mengatakan, selain BIN, pihaknya juga mendapatkan data bahwa Polri juga mengaitkan kematian dua polisi dengan organisasinya.

"Pertama, kita silaturahim, kedua, ingin mengklarifikasi pemberitaan yang mengaitkan terbunuhnya dua anggota polisi di Poso dengan JAT. Kita punya data, Polri juga menyebut JAT. Cuma belakangan ketika didesak, kepolisian sepertinya ragu menyebut JAT terlibat di dalamnya," kata Nanang, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2012).

JAT menuntut BIN dan Polri membuktikan pernyataannya. "Kami menuntut agar pejabat mempertanggungjawabkan pernyataannya. Apabila mereka tidak mampu membuktikan pernyataannya, kami meminta pejabat-pejabat seperti ini untuk dicopot dari jabatannya," ujar Nanang.

Diberitakan sebelumnya, dua polisi yang hilang sejak 8 Oktober ditemukan tewas di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka diduga dianiaya oleh anggota jaringan kelompok teror. Aksi kekerasan itu juga diperkirakan terkait dengan aksi-aksi sebelumnya yang terjadi di Poso.

"Patut diduga pelaku merupakan anggota jaringan kelompok teror di Poso," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, Rabu (17/10/2012) di Jakarta.

Menurut Boy, aparat kepolisian masih memburu tersangka yang diduga menjadi salah satu pemimpin kelompok jaringan di Poso, yaitu Santoso. Lokasi tempat penemuan kedua anggota polisi itu merupakan salah satu tempat pelatihan kelompok jaringan teror di Poso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Nasional
    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com