Hakim Perlu Dites Urine

Jakarta, Kompas - Salah satu cara mengantisipasi para hakim menggunakan narkoba yakni perlu adanya tes urine berkala untuk semua hakim. Karena itu, perlu diusulkan agar Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran wajib tes urine.

”Mahkamah Agung bisa saja mengeluarkan surat edaran supaya semua hakim dites urine setiap enam bulan sekali. Saya akan mengusulkan kepada Ketua MA,” kata Juru Bicara sekaligus Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko di Jakarta, Rabu (17/10). Selain itu, pengawasan dan pembinaan paling utama juga ada di tangan ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri.

Antisipasi ini diperlukan setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Puji Wijayanto (PW, 48), ditangkap saat menggunakan sabu di sebuah tempat karaoke di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (16/10) pukul 17.00. Puji seharusnya sudah berangkat menuju PN Ternate. Dia menjalani demosi berupa tugas di Ternate selama enam bulan akibat sering mangkir dari persidangan dan jarang hadir di kantor.

Sebelumnya, kata Kepala Bagian Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, Puji pernah menjabat ketua PN Sabang. Namun, tahun 2007 dia dikenai sanksi hukuman disiplin dan dipindah ke PN Jayapura. Karena kebiasaan mangkir masih dilakukan di Jayapura, Puji pun dipindahkan sebagai hakim nonpalu di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tidak mendapatkan remunerasi selama enam bulan. Setelah dianggap membaik, hakim angkatan VI (1995-1996) ini ditugaskan ke PN Bekasi.

Dugaan Puji menggunakan narkoba mulai muncul. Namun, pelanggaran disiplin yang terbukti baru sebatas mangkir. Kabar hakim senior ini kerap membebaskan terdakwa kasus narkoba pun muncul.

”Info dari advokat senior kepada saya, dia memang sering membebaskan terdakwa narkoba, tetapi itu masih perlu bukti. Walau ada putusan bebas, yang menangani akan kami hukum,” kata Djoko.

Ketika ditanya apakah akan ada eksaminasi, Djoko mengatakan tidak diperlukan untuk hakim Puji, tetapi bisa dilakukan untuk majelis hakim anggota yang menangani perkara bersamanya.

Tugas hakim Puji untuk perkara-perkara di PN Bekasi, ujar Djoko, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sudah dicabut dan digantikan hakim lain.

Puji juga akan langsung diberhentikan sementara bila dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan. Selain diskors, hakim ini juga tidak mendapat remunerasi. Pemberhentian baru dilakukan bila penggunaan narkoba terbukti dan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Benny Mamoto kemarin mengungkapkan, selama bertugas di Jayapura tahun 2010, Puji Wijayanto telah mengonsumsi sabu.