Saweran Gedung Baru KPK Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyusul disetujuinya anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koalisi Koin untuk KPK menutup program saweran rakyat untuk KPK. Saweran rakyat untuk KPK tersebut merupakan kegiatan penggalangan dana untuk biaya pembangunan gedung baru lembaga antikorupsi itu. Gerakan masyarakat ini dibentuk sebagai respons atas sikap Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya kekeuh tidak menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK.

"Mulai besok kami tutup rekening ini. Kami akan berurusan dengan Kementerian Keuangan," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko yang juga tergabung dalam Koalisi Koin untuk KPK dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Menurut Danang, total dana saweran masyarakat yang terkumpul untuk gedung baru KPK mencapai Rp 403 juta lebih. Selanjutnya, dana tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola sebagai dana hibah dalam negeri.

Danang menjelaskan, penyerahan uang saweran dalam bentuk hibah dalam negeri ini sudah sesuai dengan mekanisme perbendaharaan dan keuangan negara. "Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Peraturan Menteri Keuangan soal Pengelolaan Hibah, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan negara," ungkapnya.

Secara simbolis, uang hasil saweran masyarakat ini diserahkan Koalisi kepada KPK. Saat penyerahan tersebut, Busyro Muqoddas menambahkan uang pribadinya senilai Rp 10 juta untuk saweran gedung baru KPK.

Busyro mengatakan, ia mewakili pimpinan, penasihat, dan segenap karyawan KPK menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah menyumbang. Menurutnya, gerakan saweran ini merupakan simbol kekuatan moral masyarakat yang muncul ketika ada gerakan-gerakan yang menghalangi pemberantasan korupsi.

Kerja sama Koalisi dengan Kementerian Keuangan, menurut Busyro, dapat dimaknai sebagai gambaran bertemunya kekuatan masyarakat sipil dengan kekuatan pemerintah yang sekarang mulai didukung oleh kekuatan legislatif. "Mudah-mudahan saweran ini bisa membantu," ujar Busyro.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"