Moralitas Pejabat Telah Hilang

Menurut Andrinof, pejabat yang mengangkat Azirwan patut dipersalahkan. Pengangkatan pejabat seharusnya memperhatikan semua aspek, termasuk aspek sosiologis. Moral pegawai bisa runtuh. Pegawai harus menghadapi gunjingan-gunjingan yang bernada menuduh, seperti jika atasannya saja begitu, apalagi bawahannya. Tentunya, lanjut Andrinof, hal itu akan berdampak pada efektivitas pemerintahan. Instansi yang dipimpin Azirwan bisa tidak dipercaya publik.

Pengangkatan tersebut, lanjutnya, sangat patut untuk dipermasalahkan. Senada dengan Komaruddin, Andrinof setuju agar promosi Azirwan dibatalkan. ”Itu memang hak dia untuk mendapatkan promosi jabatan. Tapi, promosi itu kan kompensasi terhadap prestasi di tingkat sebelumnya. Berarti, semua orang di sana buruk, tidak ada yang bagus. Dan ini (Azirwan) adalah yang terbaik dari yang buruk,” ujarnya.

Namun, Mendagri beralasan, masalah tersebut bisa juga dibandingkan dengan aturan soal jabatan kepala daerah. Kepala daerah yang pernah menjadi terpidana korupsi boleh mencalonkan diri lagi apabila hukumannya telah selesai. ”Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan soal itu. Dianalogikan dengan itu saja,” ujarnya.

Dengan analogi itu, PNS yang pernah dipidana karena korupsi boleh menjadi pejabat lagi. Apalagi, kata Gamawan, orang tidak boleh dihukum terus. ”Manusia kalau berdosa bisa minta ampun. Bisa saja khilaf,” ujarnya.

Akan tetapi, kata Gamawan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut. Sebab, saat ini diperlukan regulasi yang sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. ”Akan dievaluasi dan diatur secara rinci. Akan ada pertimbangan-pertimbangan, seperti HAM,” ujarnya.

Namun, dampak adanya mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi pejabat publik, menurut Mudji, masyarakat akan bersikap tak peduli. ”Kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik seperti itu akan habis,” katanya. Krisis kepercayaan seperti itu terlihat dari fenomena pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Mudji menambahkan, dengan adanya kepentingan mempromosikan mantan terpidana kasus korupsi sebagai pejabat publik, kaderisasi kepemimpinan menjadi terabaikan. Padahal, potensi kaderisasi pemimpin yang baik dan berintegritas di daerah masih dapat diharapkan. (RAZ/FER/ANA/IAM/WHY)