Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyandang Disabilitas Ikuti Seleksi Komisioner Komnas HAM

Kompas.com - 11/10/2012, 12:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi III DPR melakukan fit and proper test terhadap para calon Komisioner Komnas HAM, Kamis (11/10/2012). Sebanyak 30 calon komisioner mengikuti proses seleksi yang memasuki tahap pembuatan makalah ini. Dari semua peserta seleksi yang hadir, sebanyak tiga orang di antaranya penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Mochamad Soedioto. Soedioto mengaku tergerak untuk mencalonkan diri menjadi Komisioner Komnas HAM untuk memperjuangkan golongan masyarakat penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan.

"Salah satu problem nasional HAM dari banyak dimensi adalah termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Itu masih harus diperjuangkan dalam jangka pendek dan panjang," ujar Soedioto, Kamis pagi, sesaat sebelum melakukan ujian pembuatan makalah di Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Soedioto mengaku bagian dari anggota Persatuan Tunanetra Indonesia. Dia berharap, jika nantinya ada perwakilan penyandang disabilitas di Komnas HAM, hak-hak mereka bisa terpenuhi.

"Secara umum, saya ingin ikut mengangkat HAM dalam arti keseluruhan termasuk hak penyandang catat yang harus dipenuhi," kata Soedioto.

Saat melakukan tes pembuatan makalah, Soedioto tampak dibantu oleh seorang asisten yang duduk di sampingnya. Asisten itu mengetik setiap ucapan Soedioto di laptop yang telah dibawanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, tidak ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Namun, Nasir mengatakan, para penyandang disabilitas akan ditanyakan apakah kondisinya bisa menghambat kerjanya nanti.

"Ada tiga orang tunanetra. Kami akan tanyakan di sesi wawancara nanti. Apakah cacatnya itu bisa mengganggu kerjanya karena Komnas HAM ini kan kerjanya mobile," kata Nasir yang memimpin tes calon komisioner Komnas HAM ini.

Lebih lanjut, Nasir menjelaskan, semua calon Komisioner Komnas HAM hari ini menjalani tes pembuatan makalah dengan tema yang sudah ditetapkan Komisi III. Tema yang diberikan terkait dengan pemacuan dan penegakan HAM, bagaimana peran Komnas HAM meminimalkan konflik di tengah masyarakat, dan bagaimana fungsi-fungsi mediasi yang dilakukan Komnas HAM terkait dengan konflik anak, konflik antar-perusahaan swasta, masyarakat dan negara, serta pelanggaran HAM berat.

"Tanggal 22 Oktober nanti dilakukan pemilihan. Hanya jumlah komisionernya belum pasti. Yang jelas harus ganjil bisa 5, 7, 9, dan 11," ujar Nasir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com