Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

November, Penyidik Independen KPK Mulai Kerja

Kompas.com - 01/10/2012, 17:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comProses seleksi penyidik independen diperkirakan selesai bulan depan. Menurut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, para penyidik independen yang lolos seleksi dapat mulai bekerja paling cepat bulan depan.

"Paling sekitar sebulan," kata Johan di Jakarta, Senin (1/10/2012).

Dia mengatakan, pekan ini, para peserta seleksi penyidik independen KPK akan mengikuti tes soft competency. Tahapan tersebut kemudian berlanjut dengan tes lainnya, seperti tes wawancara. Sebanyak 30 orang mendaftarkan diri sebagai calon penyidik independen KPK. Menurut Johan, mereka yang mendaftar berasal dari internal KPK, termasuk penyidik KPK.

Pekan lalu, 30 peserta itu diseleksi secara administratif dan ada yang dinyatakan lolos sehingga harus mengikuti tahapan selanjutnya pada pekan ini. Penyidik independen yang akan direkrut dari kalangan internal KPK ini diyakini memiliki kualifikasi dan kemampuan investigasi yang mumpuni.

Sebagian besar dari mereka telah dibekali berbagai teknik dan kemampuan sebagai penyidik dari berbagai pelatihan, seperti di Federal Bureau of Investigation, Amerika Serikat, dan lembaga sejenis di Australia dan Jerman.

"Pelatihan ini rutin dilakukan di KPK tiap tahun. Mereka mengikuti perkembangan dari modus korupsi yang semakin canggih," kata Johan, Senin (24/9/2012).

Menurutnya, sebanyak 30 penyidik yang menjalani seleksi administrasi untuk menjadi penyidik independen KPK ini merupakan bagian dari rencana KPK merekrut penyidik sebanyak 80 orang dari kalangan internal KPK.

"Kalau melihat rencana strategis KPK pada tahun 2010, KPK harus memiliki 300 penyidik. Saat ini KPK baru memiliki 78 penyidik dan semuanya dari Polri," kata Johan.

KPK mulai merekrut penyidik sendiri setelah kepolisian tidak memperpanjang kontrak kerja 20 penyidiknya di KPK. Penarikan ini menyebabkan KPK menderita defisit penyidik KPK. Johan mengakui, tidak diperpanjangnya kontrak 20 penyidik sekaligus itu mengganggu kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Berita terkait minimnya penyidik di KPK dapat diikuti dalam topik "KPK Krisis Penyidik"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com