Kapolri Bakal Hadir Jika Diperiksa KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo disebut-sebut terlibat dalam penetapan pemenang lelang pengadaan driving simulator pengemudi. Bersediakan Kapolri untuk bekerja sama jika Komisi Pemberantasan Korupsi hendak meminta keterangan terkait penetapan pemenang proyek yang diduga mengandung unsur korupsi tersebut?

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan, sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, Kapolri akan berkenan hadir jika ada pemanggilan oleh KPK.

"Kita lihat perkembangannya. Kepentingannya untuk memanggil Kapolri sebagai apa? Kaitannya di mana? Kan ada mekanismenya," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2012).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, informasi adanya surat penetapan pemenang lelang proyek Simulator SIM yang ditandatangani Kapolri akan diperdalam dan dijadikan dasar penyidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011 itu.

Berdasarkan salinan surat tersebut, Kapolri menyetujui penetapan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebagai pemenang lelang tahun anggaran 2011 dengan nilai kontrak Rp 142 miliar. Surat tersebut diteken Kapolri selaku pengguna anggaran pada 8 April 2011.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, surat yang ditandatangani Kapolri tersebut bukan penunjukan langsung, melainkan pengesahan PT CMAA sebagai pemenang tender setelah dilakukannya lelang.

Boy mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, pengguna anggaran harus mengetahui keberadaan proyek di atas Rp100 miliar. Di Polri, pengguna anggaraan itu adalah Kapolri.

"Dalam proses selanjutnya, jika terjadi penyimpangan, hal itu di luar adanya tanda tangan Kapolri sebagai pengguna anggaran," kata Boy.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Korupsi Korlantas Polri"