Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Serahkan Rekaman Rapat di Istana

Kompas.com - 24/09/2012, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyerahkan rekaman rapat di Istana tanggal 9 Oktober 2008 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah maksud kedatangan Dipo ke KPK, Senin (24/9/2012). Ia bertemu pimpinan KPK dan menyerahkan rekaman rapat tersebut.

"Pak Dipo bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, kemudian dengan Pak Bambang Widjojanto. Tadi, sih, judulnya memberikan informasi kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin.

Pertemuan Dipo dengan pimpinan KPK berlangsung tak lebih dari satu jam. Seusai menyerahkan rekaman kepada pimpinan KPK, Dipo mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK karena niat baik untuk menyerahkan rekaman rapat terkait kasus Bank Century tersebut. Menurut Dipo, lebih baik rekaman itu diserahkan kepada KPK daripada ke DPR.

"Saya pikir DPR bukan lembaga pengadilan dan bukan juga penegak hukum," kata Dipo saat keluar dari Gedung KPK.

Rekaman rapat kabinet di Istana itu sebelumnya diminta DPR melalui Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bail out Bank Century dalam rapat dengar pendapat Timwas dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dipo juga mengatakan, tidak ada hal yang ditutup-tutupi kabinet terkait rekaman ini. Sesuai dengan hasil rapat Timwas Century, katanya, penyelesaian kasus bail out Bank Century harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum terkait.

"Presiden telah memberikan penjelasan dan ini sesuai juga dengan hasil Timwas Century yang menyerahkan kasus ke penegak hukum," tutur Dipo.

Dalam rapat timwas tersebut, lanjutnya, Antasari sudah menjelaskan soal pertemuan di Istana Negara pada tahun 2008 itu. Di hadapan sidang Timwas, beberapa waktu lalu, Antasari menyatakan bahwa bail out Bank Century tidak dibahas dalam pertemuan di Istanda Negara saat itu. Rapat terbatas tersebut, katanya, membahas rencana antisipasi dalam menghadapi dampak krisis ekonomi dunia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Apa Kabar Kasus Century?" dan "Timwas Century Panggil JK-Antasari"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Nasional
    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    Nasional
    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Nasional
    Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

    Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

    Nasional
    Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

    Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

    Nasional
    Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

    Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

    Nasional
    Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

    Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

    Nasional
    Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

    Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

    Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

    Nasional
    Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

    MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

    Nasional
    Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

    Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

    Nasional
    Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

    Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

    Nasional
    Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

    Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

    Nasional
    SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

    SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com