Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahid Institute Ajak Masyarakat Protes Film "Innocence of Muslims" dengan Damai

Kompas.com - 19/09/2012, 00:13 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - The Wahid Institute ikut mengecam beredarnya film "Innocence of Muslims" yang diproduksi di Amerika Serikat (AS). LSM yang didirikan oleh Abdurahman Wahid itu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan bersifat anarkis.

"Demolah semua, mari kita berdemo, enggak masalah, tapi dengan cara damai," ujar Direktur Wahid Institute, Yenny Zanuba Wahid, di Gedung Wahid Institute, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Yenny pun menyayangkan tindakan pihak pembuat film tersebut, yang materinya dapat diduga dan ditafsirkan sebagai tindakan intoleran kepada komunitas agama tertentu. Film tersebut malah berpotensi memicu ketegangan antaragama.

Selain di Indonesia, film yang beredar di Youtube tersebut juga menuai protes dari beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir dan Libya. Di Libya aksi anarkis terjadi hingga menewaskan empat warga AS, termasuk Dubes AS untuk Libya Christopher Stevens.

"Kita mengimbau kepada umat Islam di Tanah Air untuk tidak terpancing melakukan aksi-aksi kekerasan," terangnya. Untuk itu, The Wahid Insitute akan menyuarakan protes terhadap film tersebut melalui dunia online.

Untuk menghindari peristiwa serupa, Yenny akan meminta situs-situs online untuk mensensor film berbau SARA atau agama layaknya sensor terhadap film berbau pornografi.

"The Wahid Insitute akan menggalang dukungan secara online dan offline untuk melobi situs-situs besar seperti Youtube dan Google untuk menerapkan kebijakan self censorship terhadap karya-karya yang bernuansa kebencian yang berpotensi menciptakan ketegangan antar umat beragama," ujarnya.

Sementara itu, aktivis platform Change.org, Usman Hamid mengatakan, cara melakukan protes bisa dilakukan pula melalui dunia online. Masyrakat diminta dapat meredam emosional dan menghasilkan solusi terbaik tanpa harus bersifat anarkis.

"Publik melakukan caranya yang rasional, jangan dengan cara emosional. Ini era digital harus dioptimalkan dengan cara yang baik," terang Usman.

Yenny menjelaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pakar hukum internasional untuk melihat kemungkinan dapat melakukan penuntutan secara hukum terhadap produsen karya "Innocence of Muslims". Dia melihat, film tersebut masuk dalam kategori kriminalitas. Menurutnya, hak dalam kebebasan berekspresi di dunia online juga harus dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan reaksi protes seperti yang terjadi belakangan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com