Pengentasan Orang Miskin Makin Lambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengentasan orang miskin makin lambat. Padahal volume anggaran pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat lebih dari empat kali lipat selama delapan tahun terakhir, dari Rp 374 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 1.548 triliun pada tahun ini.

Dari data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia per Februari 2004 sebanyak 36,1 juta jiwa atau 16,6 persen dari total penduduk. Per Maret 2012, jumlahnya turun menjadi 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen dari total penduduk.

Namun, seperti disebutkan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ceppie Kurniadi Sumadilaga, pekan lalu, jumlah penduduk miskin yang terentaskan kian sedikit. Dari tahun 2008 ke 2009, angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Sementara tahun 2009-2012, angkanya berkurang 1 juta-1,5 juta jiwa per tahun.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta Sebayang, Minggu (16/9/2012), menyatakan, jika ditarik lebih jauh ke belakang, pelambatan itu kian kentara. Selama tahun 1999- 2004, angka kemiskinan turun 11,9 juta jiwa, dari 48 juta jiwa menjadi 36,1 juta jiwa.

Namun, mulai periode 2004- 2009, penurunan angka kemiskinan melambat menjadi 3,6 juta jiwa. Pada periode 2009-2011, penurunannya menjadi 2,6 juta jiwa.

Arif berpendapat, pelambatan tersebut disebabkan, antara lain, tidak ada keberpihakan pembangunan ke desa dan sektor pertanian. Padahal, 71,3 persen rumah tangga miskin ada di pedesaan dan bekerja di pertanian.

Secara terpisah, Direktur Institute for Development of Economics dan Finance Enny Sri Hartati menyatakan, kian besarnya volume APBN yang berbanding terbalik dengan pengentasan warga miskin menunjukkan politik anggaran tidak tepat. Hal itu juga menunjukkan bahwa program pemerintah tidak menjawab tantangan fundamental kemiskinan, yakni bagaimana menciptakan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja, ujar Enny, merupakan instrumen terkonkret yang mampu mengentaskan warga miskin secara signifikan. ”Tolok ukur kemiskinan paling dasar adalah pendapatan per kapita. Sementara program pengentasan warga miskin hampir tak bersinggungan dengan bagaimana cara mendorong pendapatan,” kata Enny.

Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam suatu rapat kerja dengan Komisi XI DPR menyatakan, anggaran program pengentasan warga miskin terus naik. Namun, porsinya baru 0,5 persen dari produk domestik bruto tahun 2010, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Timur (1 persen), Amerika Latin (1,3 persen), dan Vietnam (di atas 1 persen). (LAS)