NU Ajak Indonesia Bersatu

Persoalan aktual

Munas NU kali ini dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 33 wilayah di Indonesia. Peserta munas berdatangan sejak Kamis malam.

Munas yang bertema besar ”Kembali ke Khitah Indonesia 1945” tersebut bakal membahas beberapa persoalan aktual. Ada persoalan perundang-undangan, keagamaan, hingga masalah-masalah aktual kebangsaan yang lain, seperti usulan hukuman mati bagi koruptor, politik uang, dan sejumlah undang-undang yang tidak prorakyat. Hasil pembahasan di munas akan dirumuskan menjadi rekomendasi-rekomendasi kepada berbagai pihak.

Secara terpisah di Jakarta, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Effendy Choirie mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi NU saat ini adalah masalah kaderisasi kepemimpinan nasional. Meskipun telah teruji waktu sebagai organisasi yang mengusung kebangsaan Indonesia, NU kesulitan menghasilkan pemimpin nasional dengan visi besar di tengah konteks politik yang liberal saat ini.

Bahkan, kata Effendy, kecenderungan kader NU tidak kuat mempertahankan jati dirinya yang mengusung kesederhanaan. Banyak kader NU yang kemudian justru menjadi perpanjangan tangan kapitalisme dan kekuasaan. ”NU aja ngos- ngosan menghadapi hegemoni kapitalisme dan politik liberal,” katanya.

Hal tersebut, kata Effendy, dapat diatasi dengan memberikan ruang kepada kader-kader muda NU yang Gus Dur-ian. Ini salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional IKA PMII di Jakarta yang berakhir Kamis malam.

Zuhairi Misrawi, Ketua Moderate Muslim Society, yang dihubungi mengatakan, sejak Gus Dur meninggal, kader-kader muda NU yang Gus Dur-ian tersingkir dalam peran-peran keorganisasian. Potensi kader muda NU yang menganut Gus Dur-ian berjumlah besar. Mereka hadir walau tersebar dengan mengusung hak-hak minoritas.

Saat ini, banyak kaum nahdliyin maupun elemen bangsa yang merindukan kembalinya nilai-nilai civil society yang digagas Gus Dur. ”Harus diakui, NU sekarang nyaris tidak terdengar perannya ketika ada masalah hak-hak minoritas seperti kasus Sampang, GKI Yasmin, dan Ahmadiyah,” kata Zuhairi.

Karena itu, kata Zuhairi, pekerjaan rumah pengurus NU saat ini adalah memberikan ruang kepada kader-kader muda yang masih peduli kepada kebangsaan dan mengusung nilai-nilai civil society dan HAM. ”Kalau tidak diadopsi untuk terlibat dalam gerak NU, mereka akan tercerai-berai seperti saat ini,” katanya.

(REK/IAM/MBA/LOK/EDN)