Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhuk dan HAM Setuju KPK Gunakan Rutan TNI

Kompas.com - 14/09/2012, 15:37 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui penggunaan rumah tahanan Kodam Jaya Tentara Nasional Indonesia untuk tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku sudah memerintahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu KPK mempersiapkan Rutan tersebut.

"Dirjen Pemasyarakatan sudah saya perintahkan untuk membantu KPK, dan sudah pula melihat lokasi Rutan di Guntur. Pokoknya kita dukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsinya," kata Denny, melalui pesan singkat, Jumat (14/9/2012).

Adapun, Rutan TNI yang dimaksud adalah rutan militer di bawah Kodam Jaya yang berlokasi di kawasan Pomdam Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan. Rutan tersebut dulunya digunakan untuk menampung para tahanan politik. Sejak era reformasi, fungsi rutan diubah menjadi tahanan militer.

Denny mengatakan, ia setuju penggunaan Rutan TNI tersebut mengingat Rutan KPK yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta itu tidak cukup menampung semua tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK.

"Rutan KPK kecil, yang ditangani KPK banyak," tambahnya.

Saat ditanya apakah ada pembicaraan KPK dengan Kemenhuk dan HAM kalau Rutan TNI tersebut akan digunakan untuk menampung tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, Denny mengatakan, tidak ada hubungannya penggunaan Rutan TNI dengan kasus tersebut. KPK mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja tersangka kasus dugaan korupsi yang akan ditahan di sana.

Seperti diberitakan sebelumnya, penggunaan rutan TNI untuk tersangka kasus korupsi KPK merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang ditangani pimpinan KPK dan Panglima TNI. Nota kesepahaman tersebut mengatur kerjasama dan koordinasi KPK-TNI terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu isinya, TNI mendukung KPK dengan menyediakan sarana atau prasarana yang diperlukan.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan bahwa TNI adalah salah satu partner strategis KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan bahwa nota kesepahaman ini merupakan wujud dukungan TNI dalam membantu KPK memberantas korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

    [POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

    Nasional
    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

    Nasional
    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

    Nasional
    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

    Nasional
    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

    Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

    Nasional
    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

    Nasional
    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

    5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

    Nasional
    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

    Nasional
    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

    Nasional
    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

    Nasional
    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

    Nasional
    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com