Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Pertanyakan Kekacauan Infrastruktur PON

Kompas.com - 13/09/2012, 16:54 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mempertanyakan kekacauan infrastruktur pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun ini. FPKS menilai, pelaksanaan PON terkesan dipaksakan. Pasalnya banyak kekurangan yang ditemui ketika tim panja meninjau langsung beberapa arena pertandingan, pada Rabu lalu di Pekanbaru. "Untuk PON kali ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,2 triliun. Kenapa untuk membangun venue arena bertanding saja sampai terbengkalai seperti ini. Padahal jika dana sebesar itu digunakan untuk pembinaan atlet yang terpadu, tentu akan sangat bermanfaat," jelas anggota FPKS Ahmad Zainuddin di Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Zainuddin yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) PON XVIII mengungkapkan, berapa temuan kekacauan tim di lapangan diantara arena biliar yang terletak di Riau Town Square. Menurut dia,  arena biliar sangat tidak memadai, pasalnya arena yang semula direncanakan berada di lantai 2 ternyata belum jadi dan akhirnya dipaksakan dibuat di lantai 1 yang seharusnya tempat tersebut dipersiapkan sebagai sarana penunjang arena bowling."Ruangannya sangat sempit dan tidak ada tempat yang layak untuk supporter dan atlet," jelasnya.

Demikian pula dengan arena softball, menurut politisi PKS ini juga tidak layak. Di arena ini, Zainuddin mengungkapkan hanya arena bertanding yang siap dan itu pun dikeluhkan atlet karena lapangan yang tidak rata. Sedang tempat latihan memukul, tribun penonton, tempat latihan melempar dan pemanasan belum siap sama sekali. Temuan lainnya adalah di venue lapangan menembak. Menurut Zainuddin, tempat pertandingan tidak sesuai dengan standar dan arena menembak ini belum ada sertivikasi dari PB Perbakin. Hal ini dianggap akan mubazir karena bila ada rekor menembak yang terpecahkan, maka rekor itu tidak dapat diakui sebagai rekor baru.

Zainuddin menegaskan, Panja akan mengevaluasi hal ini dan akan meminta pertanggungjawaban pemerintah akan kejadian tersebut. "Kalau tidak siap ya harusnya jangan dipaksakan pelaksanaannya karena hanya menghabiskan anggaran saja tanpa ada hasil yang memadai. Itu mubazir namanya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com