Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antasari: Tak Ada Pembahasan "Bail Out" Century

Kompas.com - 12/09/2012, 12:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meralat pemberitaan salah satu televisi swasta mengenai substansi rapat di Istana Negara Jakarta pada 9 Oktober 2008. Antasari mengatakan, pertemuan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak membicarakan bail out Bank Century.

"Rapat itu tidak ada satu kata pun menyebut Bank Century, apalagi bail out. Ini perlu saya luruskan. Tidak ada bicara tentang Century," kata Antasari, saat menghadiri rapat Tim Pengawas Bank Century, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Antasari dipanggil oleh Timwas setelah memberikan keterangan kepada salah satu stasiun televisi. Dalam pemberitaan itu, Antasari disebut mengaku bahwa rapat Oktober 2008 itu membahas mengenai bail out Bank Century. Pemberitaan itu kemudian menjadi polemik.

Antasari mengatakan, setelah pemberitaan itu, ia langsung meminta pengacaranya, Maqdir Ismail, untuk meluruskan agar tidak menjadi polemik. Dia mengira, setelah Presiden menjelaskan mengenai rapat Oktober 2008 masalah itu akan selesai. Namun, polemik malah berlanjut.

Antasari mengaku menyayangkan kritikan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada dirinya pascapemberitaan itu. Seharusnya, kata dia, semua pihak meneliti terlebih dulu apa yang disampaikan sebenarnya.

Ia menjelaskan, dirinya diundang bersama pimpinan institusi penegak hukum lain untuk membicarakan antisipasi krisis ekonomi. Ketika itu, kata dia, Presiden menyebutkan agar Indonesia jangan sampai mengalami krisis seperti 1998.

Dikatakan Antasari, sebagai penegak hukum, yang menarik dalam pertemuan itu mengenai keterbatasan aturan untuk penyelamatan ekonomi. Padahal, lanjut dia, langkah penyelamatan ketika krisis tidak bisa dengan cara yang normal.

"Dalam konteks itu kami sampaikan bahwa mendukung langkah kebijakan untuk atasi krisis. Bangsa mana yang ingin seperti krisis 1998. Tapi apabila dalam kebijakan itu ada oknum yang menyalahgunakan, KPK akan menindak," kata Antasari.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com