Rusli Zainal Diselidiki

Yogyakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyidik kasus dugaan korupsi dalam penganggaran pembiayaan Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau. Belum diketahui apakah kasus ini terkait dengan ketidaksiapan penyelenggaraan PON saat ini.

”Untuk membuktikan ada hubungan bahwa ketidaksiapan penyelenggaraan ini disebabkan kasus korupsi yang terjadi di seputarnya harus berbasis pada bukti-bukti. Ada enggak korelasi material atau kasualitas antara fakta dan kerugian negara,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (11/9) di Yogyakarta.

KPK tengah menyidik kasus pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak.

KPK juga tengah menyelidiki dugaan suap kepada anggota DPR agar menggelontorkan tambahan dana PON dari APBN sebesar Rp 100 miliar. Sebagian kasus dugaan korupsi anggaran PON telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dan telah mendapatkan putusan.

Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, menambahkan, KPK juga tengah menyelidiki keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal terkait kasus suap kepada sejumlah anggota DPR agar ada penambahan anggaran untuk penyelenggaraan PON.

Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. ”Kasus ini belum berhenti pada TAY (Taufan Andoso Yakin) dan LA (Lukman Abbas),” katanya

Taufan adalah Wakil Ketua DPRD Riau, sedangkan Lukman pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dan terakhir menjadi Staf Ahli Gubernur Riau. Rusli sebelumnya juga sudah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi, masing-masing untuk tersangka Lukman dan Taufan.

Selain Lukman dan Taufan, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Riau Eka Dharma Putri serta pegawai PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syaputra, sebagai tersangka.

Perencanaan

Menurut Bambang, tanpa perencanaan yang baik, PON maupun penyelenggaraan multi-event olahraga yang membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dalam jumlah besar, seperti PON dan SEA Games, bakal menyisakan persoalan korupsi seusai pergelarannya. Selama sistem penganggaran, penyelenggaraan, dan pengelolaan sumber daya manusia tidak disertai perencanaan untuk memastikan keberhasilannya, potensi terjadinya korupsi dalam skala luas tetap terjadi.

Dia mencontohkan, dalam soal perencanaan, tanpa rencana yang matang bakal berakibat terjadi pembengkakan anggaran. (bil)