Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoing: Canal Tour Untuk Pantau Pengelolaan Air

Kompas.com - 11/09/2012, 18:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Hoing Sanny membenarkan bahwa rombongan anggota Baleg yang mengunjungi negara Denmark sempat mengikuti "canal tour" di Nyhavn, Copenhagen disela-sela agenda kunjungan kerja.

Kunjungan itu disebut terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Palang Merah. "Foto itu betul. Saya ada di dalamnya di tengah teman-teman," kata Hoing di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012), ketika dikonfirmasi foto kiriman warga negara Indonesia di Denmark.

Hoing mengatakan, awalnya rombongan melalukan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri Denmark. Pertemuan digelar mulai pukul 11.00 sampai 13.00 waktu setempat. Agenda selanjutnya, kata dia, yakni bertemu dengan duta besar Indonesia pukul 17.00.

"Kita punya selisih waktu dari jam 14.00 sampai jam 17.00, karena satu jam kita pakai makan siang. Kita bersama teman-teman berpikir mau kembali ke hotel atau memanfaatkan waktu untuk melihat bagaimana pengelolaan dan tata air di sana. Bagaimana mengelola itu di Jakarta," kata dia.

Akhirnya, 10 anggota Baleg memilih menaiki kapal. Hoing mengatakan, canal tour itu menggunakan uang pribadi masing-masing anggota dengan biaya sebesar Rp 92.000.

Politisi PDI Perjuangan itu menolak jika disebut tengah rekreasi. "Masa sih tur pake batik?," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

    Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

    Nasional
    KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

    Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

    Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

    Nasional
    Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

    Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

    Nasional
    PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

    PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

    Nasional
    PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

    PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

    Nasional
    Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

    Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

    Nasional
    Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

    Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

    Nasional
    Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

    Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

    Nasional
    Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

    Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

    Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

    Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

    Nasional
    Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

    Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

    Nasional
    Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

    Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com