Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Negara-negara Antisipasi Ledakan Lansia

Kompas.com - 05/09/2012, 17:47 WIB
Indira Permanasari S

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan dalam bidang kesehatan membawa berkah meningkatnya usia harapan hidup. Seseorang dapat mencapai dasawarsa ke-7, ke-8, ke-9, bahkan ke-10 dalam hidupnya. Namun, situasi tersebut sekaligus menjadi tantangan dengan berlipat gandanya warga berusia di atas 60 tahun alias lanjut usia (lansia) .

Berbagai aspek kehidupan lansia semakin menjadi perhatian, termasuk kesehatannya.

Dalam 30th Health Minister Meeting di Yogyakarta, Rabu (5/9/2012), isu lansia menjadi sorotan. Delegasi 11 negara dalam wilayah-wilayah kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Asia Tenggara, yakni Banglades, Butan, Korea Utara, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, dan Indonesia menjadi peserta pertemuan itu.  

Direktur WHO untuk Asia Tenggara Samlee Plianbangchan mengatakan, jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun di kawasan Asia Tenggara mencapai 142 juta jiwa dan jumlah itu sekitar 8 persen dari total penduduk kawasan.

Jumlah itu akan terus berlipat ganda. Beragam penyakit kronis dan menurunnya kemampuan beraktivitas para lansia menjadi tantangan kesehatan dan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk menyiapkan lansia sehat, perlu penjagaan kesehatan individu pada setiap tahap kehidupannya. Berdisiplin dengan gaya hidup sehat seperti diet tepat, olahraga teratur, beristirahat cukup, tidak merokok, menjauhi alkohol, dan mengelola stres merupakan kunci menua dengan sehat. Ini semua sebaiknya dilakukan saat muda, jangan menunggu tua, ujar Samlee. Karena itu, program promotif dan preventif untuk mengarahkan masyarakat bergaya hidup sehat sangat penting.  

Indonesia pun tak lepas dari tantangan membangun kehidupan lansia yang sehat. Jumlah lansia di Indonesia mencapai 19,5 juta jiwa tahun 2011 atau sekitar 8,2 persen dari total penduduk dan terbanyak perempuan. Pada tahun 2025, persentase lansia diperkirakan mencapai 13,2 persen atau menjadi 25,5 persen dari total penduduk pada tahun 2050, ujar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Di Indonesia, perawatan kesehatan jangka panjang lansia akan tercakup antara lain dalam kebijakan jaminan kesehatan menyeluruh yang diselenggarakan BPJS bidang kesehatan tahun 2014.

Namun, dia berpandangan persoalan lansia perlu kebijakan komprehensif atau mencakup berbagai aspek kehidupan lansia, tidak hanya kesehatan. Aspek lain seperti pekerjaan dan aktivitas lansia juga harus dipikirkan. Tentunya jenis pekerjaan bagi lansia berbeda dengan tenaga muda, ujarnya.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga merasa perlu menguatkan strategi dan kebijakan terkait isu penuaan dan kesehatan. Untuk itu delegasi sebelas negara sepakat melahirkan Deklarasi Yogyakarta tentang Penuaan dan Kesehatan.

Deklarasi itu menjadi komitmen untuk menjalankan pendekatan yang tepat, komprehensif, dan terintegrasi guna meningkatkan penuaan yang sehat. Beberapa pendekatan antara lain memperkuat kebijakan nasional terkait lansia dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk program kesehatan lansia baik pelayanan jangka panjang di keluarga maupun di fasilitas kesehatan.

Pendekatan lainnya, ialah memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar guna memenuhi kesehatan lansia, termasuk pelatihan perawatan lansia bagi tenaga kesehatan, serta membentuk kader kesehatan dan pekerja sosial untuk membantu para lansia. Harapannya, lansia tetap terurus kesehatannya. 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com