Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Penting, untuk Logo ke Denmark dan Turki

Kompas.com - 05/09/2012, 12:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Taslim Chaniago menilai tidak penting kunjungan kerja sebanyak 20 anggota Baleg ke dua negara, yakni Denmark dan Turki, untuk menentukan logo palang merah yang akan digunakan di Indonesia.

"Saya sendiri anggota Baleg. Tapi kalau hanya menentukan logo palang merah, Red Cross atau Bulan Sabit Merah, tidak penting sama sekali," kata Taslim, di Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Menurut Taslim, lambang palang merah tak perlu dipersoalkan dalam pembuatan rancangan Undang-Undang Palang Merah yang tengah disusun Baleg karena sudah menjadi ketentuan internasional. Lambang Red Cross seperti yang dipakai di Indonesia, kata dia, sudah dipakai secara internasional.

"Bila diubah dengan logo lain, dan masuk ke daerah konflik, maka orang tak akan mengenal logo selain Red Cross. Itu bisa menimbulkan masalah baru," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Seperti diberitakan, 20 politisi Baleg itu sudah bertolak ke Denmark dan Turki sejak 3 September 2012. Menurut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran ke dua negara itu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta.

Setiap satu angggota Dewan yang mengunjungi Denmark akan menghabiskan anggaran sebesar 6.917 dollar AS untuk ongkos pesawat di kelas eksekutif dan biaya 472 dollar AS per hari.

Adapun untuk rombongan ke Turki, setiap anggota Dewan akan menghabiskan 6.641 dollar AS untuk pesawat di kelas eksekutif dan biaya sebesar 365 dollar per hari. Rencananya, wakil rakyat itu kunjungan kerja selama lima hari.

Baca perkembangan terkait kunjungan kerja ini di topik khusus "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Tak Lolos ke Parlemen Buntut 'Gagap' Menghadapi Perubahan Pemilih

    PPP Tak Lolos ke Parlemen Buntut "Gagap" Menghadapi Perubahan Pemilih

    Nasional
    Gus Halim Ingin Realisasikan Bank Desa Terbentuk di Setiap Desa

    Gus Halim Ingin Realisasikan Bank Desa Terbentuk di Setiap Desa

    Nasional
    Pertama Kali, Jemaah Haji Indonesia Dapat Paket Konsumsi Lengkap Selama Armuzna

    Pertama Kali, Jemaah Haji Indonesia Dapat Paket Konsumsi Lengkap Selama Armuzna

    Nasional
    Saat Wakapolri Berlari Kecil Dicecar Wartawan soal DPO Vina Cirebon dan Kasus Polwan Bakar Suami

    Saat Wakapolri Berlari Kecil Dicecar Wartawan soal DPO Vina Cirebon dan Kasus Polwan Bakar Suami

    Nasional
    LPSK: Keterangan Saksi Kasus Vina Inkonsisten dan Tak Bersesuaian

    LPSK: Keterangan Saksi Kasus Vina Inkonsisten dan Tak Bersesuaian

    Nasional
    Kejagung Periksa Eks Dirut Antam Terkait Korupsi Pengelolaan Emas 109 Ton

    Kejagung Periksa Eks Dirut Antam Terkait Korupsi Pengelolaan Emas 109 Ton

    Nasional
    Duga LHKPN Banyak yang Tidak Benar, KPK: Karena Enggak Ada Sanksi

    Duga LHKPN Banyak yang Tidak Benar, KPK: Karena Enggak Ada Sanksi

    Nasional
    'Tak Ada Cara Lain yang Bisa Antarkan PPP Lolos ke Parlemen'

    "Tak Ada Cara Lain yang Bisa Antarkan PPP Lolos ke Parlemen"

    Nasional
    Korban Judi 'Online' Terus Berjatuhan, DPR: Tidak Bisa Main-main Lagi

    Korban Judi "Online" Terus Berjatuhan, DPR: Tidak Bisa Main-main Lagi

    Nasional
    Jokowi Saksikan Langsung Laga Indonesia Vs Filipina di GBK

    Jokowi Saksikan Langsung Laga Indonesia Vs Filipina di GBK

    Nasional
    Tak Musuhi Parpol Apa pun, PKS Terbuka Gandeng PDI-P di Pilkada Jakarta

    Tak Musuhi Parpol Apa pun, PKS Terbuka Gandeng PDI-P di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Diingatkan DPR soal RUU Perampasan Aset yang Jadi PR, KPK: PPATK 'Leading Sector'-nya

    Diingatkan DPR soal RUU Perampasan Aset yang Jadi PR, KPK: PPATK "Leading Sector"-nya

    Nasional
    MUI Harap Prabowo Perangi Koruptor dan Mafia di Tahun Pertama Pemerintahan

    MUI Harap Prabowo Perangi Koruptor dan Mafia di Tahun Pertama Pemerintahan

    Nasional
    Mentan Mengaku Koordinasi dengan Jokowi soal Rencana Akuisisi Produsen Beras Asal Kamboja

    Mentan Mengaku Koordinasi dengan Jokowi soal Rencana Akuisisi Produsen Beras Asal Kamboja

    Nasional
    Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

    Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com