Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Parpol Berpengaruh Masih Didominasi Muka Lama

Kompas.com - 30/08/2012, 16:53 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Charta Politika mencatat tiga partai politik besar, yakni Golkar, Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih mendominasi jajaran atas parpol berpengaruh. Di luar tiga partai politik besar tersebut, Gerindra dan Nasdem berpotensi menjadi kuda hitam.

"Berdasarkan survei, Golkar masih menduduki peringkat teratas, kemudian disusul Demokrat dan PDIP. Namun, patut dicermati bahwa Gerindra dan Nasdem berpeluang menjadi kuda hitam. Perubahan masih mungkin terjadi. Hal yang patut dicermati adalah PDIP memiliki tingkat loyalitas pemilih yang lebih tinggi dari partai lainnya, Hanura juga demikian," ujar Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan hasil survei Nasional 2012 'Stagnasi Perilaku Pemilih: Fenomena Parpol Mati Suri' di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Yunarto mengungkapkan, Partai Golkar banyak didukung oleh petani dan nelayan, di samping kalangan birokrat. Sementara basis suara Partai Demokrat didominasi oleh kalangan intelektual atau profesional.

Sedangkan PDIP banyak didukung oleh kalangan proletariat atau buruh. Gerindra dan Nasdem banyak didukung oleh kalangan pegawai swasta.

Dia melanjutkan, Golkar memiliki pendukung kuat di wilayah Indonesia bagian timur. Sementara di Pulau Jawa dukungan terbelah, dengan menempatkan Golkar di posisi pertama kemudian disusul PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Di wilayah Sumatera, dukungan turut terbelah dengan dukungan ada di Golkar dan Partai Demokrat. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, diperebutkan oleh Golkar dan PDIP.

"Faktor personal branding lebih mempengaruhi daripada institutional branding dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Juga dari temuan survei, ada stagnasi pemilih. Di papan atas (parpol berpengaruh) tidak ada perubahan dan tidak munculnya captive market dan jaringan baru pemilih. Oleh karena itu, keadaan pemilih sekarang tidak jauh berbeda dengan masa Orde Baru dulu," terangnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berpendapat, jaringan pemilih Golkar diakuinya telah kuat sehingga banyak pemilih yang condong ke partai pohon beringin kuning tersebut. Hal tersebut, kata dia, disebabkan Partai Golkar sebagai parpol yang telah lama malang melintang di dunia perpolitikan tanah air telah memiliki basis massa yang kuat terutama di kalangan petani, nelayan dan birokrat.

"Partai Golkar tetap menduduki nomor satu tidak dapat dipungkiri lagi karena jaringan pemilih kami sudah kuat. Sehingga dapat dikatakan kami memiliki pemilih yang loyal dan hal itu tidak dapat ditampik. Terbukti kan hasil survei beberapa lembaga kalau Golkar di posisi teratas," ujar Marham.

Pada kesempatan yang lain, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopha mengungkapkan bahwa Partai Demokrat dipilih oleh kalangan yang terbukti kredibel dalam memilih. Jika mengacu pada hasil survei, Partai Demokrat memiliki basis massa pemilih yang kuat dari kalangan profesional yaitu para intelektual.

Dia menuding bahwa pemilih Golkar merupakan sisa-sisa dari pemilih masa Orde Baru. Sementara, dia berbesar hati bahwa pemilih Partai Demokrat adalah dari generasi baru dan hal tersebut diakuinya menjadi nilai plus dari partai Demokrat.

"Yang memilih partai Demokrat itu kan dari kalangan intelektual, profesional. Jadi Partai Demokrat ini banyak didukung oleh para generasi muda," terangnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com