Indonesia Tawarkan Senjata ke Irak

Baghdad, Kompas - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menawarkan senjata serbu SS-2 produksi PT Pindad kepada Kementerian Pertahanan Irak. Selain untuk memperluas pasar senjata produksi PT Pindad, tawaran itu menjadi bentuk konkret kerja sama industri pertahanan kedua negara.

Wartawan Kompas Subur Tjahjono melaporkan dari Baghdad, Irak, Rabu (15/8), tawaran senjata itu disampaikan Sjafrie saat diterima Sekretaris Jenderal Kemenhan Irak Jenderal Mohan Hafedz Fahad di Kantor Kemenhan Irak di Baghdad, Selasa sore atau malam WIB.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie didampingi antara lain Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen Puguh Santoso, Duta Besar Indonesia untuk Irak Safzen Noerdin, Atase Pertahanan Indonesia untuk Iran merangkap Irak Kolonel Budi Pramono, dan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono.

Sebelumnya, Sjafrie dan rombongan mengunjungi Universitas Pertahanan Irak. Selanjutnya, Sjafrie dan rombongan diterima Perdana Menteri Irak Nouri Al-Maliki di rumahnya.

Dalam pertemuan dengan pejabat Kemenhan Irak, Sjafrie menunjukkan contoh senjata SS-2. Adik menjelaskan, senjata itu beberapa kali menjuarai lomba menembak antar-angkatan darat negara tetangga seperti Australia dan Malaysia.

”Kami juga memproduksi senjata bersama amunisinya sehingga antara senjata dan amunisi bisa terpasang dengan baik,” kata Adik. PT Pindad juga memproduksi kendaraan militer jenis panser.

Sjafrie juga menunjukkan sejumlah produk perlengkapan militer nonsenjata, seperti topi baja, seragam militer, rompi antipeluru, sepatu, dan ransel. Perlengkapan militer nonsenjata itu diproduksi sejumlah perusahaan swasta di Indonesia.

Sjafrie menawarkan kepada pejabat Kemenhan Irak untuk melihat langsung produk militer itu ke Indonesia. Mohan Hafedz Fahad menyambut baik tawaran itu dan akan segera berkunjung ke Indonesia. ”Kami juga telah menyiapkan draf MOU (nota kesepahaman) kerja sama pertahanan untuk disepakati bersama,” kata Mohan.

Pembelian senjata

Sementara itu, proses pengadaan alat utama sistem persenjataan di dalam negeri, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, berlangsung transparan. Tak ada transaksi dalam pembahasan pengadaan persenjataan itu dengan DPR.

Purnomo mengatakan, perencanaan pengadaan persenjataan untuk TNI berubah dari perencanaan semula yang dituangkan dalam Buku Biru 2009. Buku Biru itu mencakup postur pertahanan negara dan kebutuhan pokok minimum yang isinya tentang rencana pembangunan kekuatan TNI 2010-2024.

Selama dua setengah tahun terakhir, menurut Purnomo, terjadi banyak perubahan di dunia. Karena itu, produk strategis direvisi agar tak tertinggal dengan perkembangan dunia. ”Kita keluarkan Strategic Defence Review, ini memengaruhi penyesuaian pengadaan alutsista kita,” katanya.

Secara terpisah, dalam jumpa pers di Imparsial, Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun mengatakan, kenaikan anggaran pembelian alutsista tidak diiringi transparansi dalam proses pengadaan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menanyakan kelanjutan dugaan korupsi pembelian jet tempur Sukhoi. ”Kami sudah melaporkan dugaan ketidakwajaran harga dalam pembelian enam jet tempur Sukhoi SU-30MK2,” kata Tama. (edn/Ong)