Mereka Ingin KPK yang Tangani

Oleh Wahyu Arya
 
Seperti pada kebanyakan kasus di bulan-bulan lampau, kali ini pun sebagian kalangan masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus hukum yang lagi meledak belakangan ini, dugaan korupsi simulator SIM Korlantas Polri.

"Lebih bagus jika KPK yang menangani dugaan korupsi simulator SIM itu," kata Ibrahim, pensiunan salah satu perusahaan BUMN kepada ANTARA News, Kamis.

Ibrahim khawatir jika polisi yang menangani kasus ini, maka objektivitasnya hilang. Tapi Ibrahim ingn sebelum publik mengetahui peristiwa ini, ada baiknya KPK berbicara dahulu dengan polisi agar tak menimbulkan masalah baru pada kedua institusi hukum ini.

"KPK harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugas dalam memberantas korupsi," kritiknya.

Ibrahim adalah gambaran dari masyarakat yang kian cerdas menilai apa yang seharusnya dilakukan pengelola negeri ini untuk negaranya.  Bahkan dia turut berbicara soal bagaimana Presiden RI memosisikan diri dalam kasus itu.

Dia yakin Presiden bisa menengahi kedua lembaga itu sehingga masalah bisa segera terselesaikan.

"Jangan biarkan berlarut-larut karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan kedua lembaga itu, "kata dia.

Ibrahim juga menginginkan KPK menyelesaikan kasus-kasus besar lainnya yang melibatkan sejumlah orang di Kepolisian, seperti kasus rekening gendut yang hingga kini babak akhirnya tidak jelas juntrungannya.

Sementara Iskak Syamsyul, pegawai perusahaan swasta, menilai kisruh KPK dan Polri akan membuat penegakan  hukum di negara ini semakin semrawut.

Tapi dalam soal siapa yang harus menangani kasus simulator SIM, dia ingin KPK yang menuntaskannya, terlebih dia dia membaui ada "permainan" di belakang proyek itu.  Dia bersetuju pada inisiatif-inisiatif KPK .

"KPK tidak ingin kehilangan jejak anggota Polri yang diduga tersangka kasus simulator SIM," katanya mencoba menganalisis.

Tapi dia juga menilai polisi tidak mau kecolongan dengan menyerahkan anggotanya untuk diserahkan kepada institusi lain (KPK).

Bahkan warga biasa seperti Ibrahim dan Iskak saja mengkhawatirkan "perseteruan" baru KPK dan Polri ini.  Mereka ingin ini semua tidak terjadi.

Pesimistis

Untuk itu, seperti halnya Ibrahim, Iskak meminta presiden turun tangan mendamaikan kedua lembaga, semata demi kebaikan rakyat.

Tak hanya para lelaki seperti Ibrahim dan Iskak yang ingin KPK menangani kasus simulator SIM, para perempuan seperti Ayu juga lebih mendukung KPK dalam menangani kasus itu.

Ayu, yang bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta, melihat kerja KPK lebih membuahkan hasil dalam menyeret orang-orang yang terbukti bersalah ke penjara.

"Semoga saja cepat selesai kasus itu dan kasus korupsi yang lainnya," harapnya.

Dalam bahasa lain tapi makna setara dengan Ayu, Kurniawan, juga pegawai swasta, pesimistis Polri bisa menyelesaikan kasus simulator SIM ini.

"Kalau di tubuh Polri sebagai penegak hukum saja dapat kecolongan oleh adanya anggota yang korupsi, wajar kalau saya pesimistis jika permasalahan itu bisa diselesaikan (oleh Polri)," kata dia.

Sasaran kata Kurniawan lebih jauh lagi, dengan menyinggung tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri.  Dia menilai kasus ini membuat citra baik polisi kian menurun saja di mata masyarakat.

Tapi tak semua menginginkan semua urusan diserahkan kepada KPK. Banyak pula yang mencoba seimbang dalam berpandangan, salah satunya Thata, juga pegawai swasta.

Thata menilai, untuk menentukan lembaga mana yang berwenang menangani kasus simulator SIM, maka sebaiknya pimpinan KPK dan Polri segera berdialog.

Dia menyayangkan kesan tarik menarik kewenangan antara KPK dan Polri menyangkut kasus itu karena dia yakin dari kisruh ini yang dirugikan tetap saja masyarakat.

Bagi dia, KPK atau Polri sama saja, keduanya berwenang menangani kasus simulator SIM. "Asal dahulukan dulu dialog sehingga tak ada lagi masalah ke depan," katanya.

KPK sendiri sudah menetapkan beberapa petinggi Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus itu, yaitu mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo dan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.

Kemudian, pemenang tender, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang.