Setya Novanto Mengaku Tak Bicarakan PON

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengaku tidak ada pembicaraan mengenai tambahan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau dalam pertemuan dengan beberapa orang di ruang Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Menurut Setya, pertemuan itu hanya membicarakan rencana acara DPP Partai Golkar.

"Enggak-enggak," kata Setya ketika ditanya apakah ada pembicaraan mengenai PON dalam pertemuan sekitar Februari.

Setya yang ditemui di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/8/2012), menjelaskan, ketika itu ia dan beberapa anggota Fraksi Golkar tengah makan siang di ruang fraksi. Gubernur Riau yang juga pengurus DPP Golkar Rusli Zainal lalu datang bersama beberapa stafnya. Menurut dia, Rusli meminta dirinya menjadi pembicara di acara DPP Golkar.

"Waktunya singkat, cuma 10 menit. Enggak sempet bicara apa-apa," kata Setya ketika dikonfirmasi perihal pengakuan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lukman Abas bahwa ada permintaan uang dari Setya.

Ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Lukman mengaku datang bersama Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya.

Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar). Menurut Lukman, permintaan itu direalisasikan.

"Setelah pertemuan dengan Setya Novanto di DPR, saya disuruh menyerahkan uang kepada Kahar. Saya kemudian menemuinya di lantai 12. Namun, bukan dia yang menerima uang. Uang 850.000 dollar AS diserahkan oleh sopir saya kepada Acin, ajudan Pak Kahar, di lantai dasar Gedung DPR. Selebihnya 200.000 dollar AS lewat Dicky dan Yudi (dari Konsorsium Pembangunan Stadion Utama PON)," kata Lukman

Meski merasa difitnah, Setya mengaku tidak akan mengambil langkah apa pun. Bendahara Umum Partai Golkar itu juga tak mengerti mengapa dirinya dikaitkan dalam perkara itu.

Secara terpisah, Kahar mengatakan, usulan tambahan anggaran adalah kewenangan menteri, bukan gubernur. Selain itu, kata dia, anggaran untuk PON sudah disahkan sejak Oktober 2011. Kalaupun ada tambahan, baru bisa disahkan pada September 2012.

"(September) itu PON-nya sudah berakhir. Kalau (anggaran) sudah jadi undang-undang, enggak bisa diurus-urus lagi. Kalau perubahan bulan September. Kalau ada orang yang ngurus anggaran tidak dengan siklus itu, yah itu ngarang. Tidak mungkin ada dan tidak akan terjadi," kata Kahar.