OKI Serukan Tekanan Politik

Kuala Lumpur, Kompas - Organisasi Kerja Sama Islam mendesak komunitas internasional segera memberikan tekanan politik kepada Pemerintah Myanmar terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Sebagai warga minoritas, kelompok etnis Rohingya selama ini mengalami tekanan sosial, budaya, ekonomi, dan pengabaian hak-hak dasar mereka.

Asisten Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Atta El-Manan Bakhit mengungkapkan hal itu dalam pertemuan konsultasi kemanusiaan atas kasus Rohingya di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (3/8).

Pertemuan itu dihadiri 40 utusan lembaga swadaya masyarakat dari 20 negara anggota OKI, termasuk Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M Jusuf Kalla. Demikian dilaporkan wartawan Kompas Pascal S Bin Saju dari Kuala Lumpur.

Menurut Atta, etnis minoritas Rohingya yang beragama Islam, telah mengalami tekanan dan kekerasan luar biasa sejak lama. Situasi itu mencapai skala mengerikan sejak Juni 2012. ”Kita perlu mencari jalan keluar, memberikan bantuan darurat kepada mereka,” katanya.

Sekalipun kekerasan itu dialami warga Muslim, Atta menegaskan agar persoalan ini harus ditarik dalam perspektif yang lebih netral, yakni masalah kemanusiaan. Negara anggota OKI didesak mencari jalan keluar demi mengakhiri kekerasan dan diskriminasi itu.

Senada dengan Atta, Jusuf Kalla mengatakan, pendekatan atas kasus itu harus netral. Kasus itu harus dilihat sebagai pelanggaran HAM berat dan Pemerintah Myanmar harus membuka akses bagi lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Arakan—nama lain Rakhine, yang terletak di kawasan perbatasan Myanmar-Banglades.

Persoalannya, kata Kalla, baik Myanmar maupun Banglades adalah dua negara yang tertutup. Oleh karena itu, komunitas internasional, seperti PBB, OKI, dan ASEAN, diharapkan aktif memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar dan membangun dialog.

Atta mengatakan, sekitar 90.000 warga Muslim etnis Rohingya terkena dampak kekerasan. Akibat kekerasan itu, banyak warga yang meninggal, mengungsi, dan kehilangan kewarganegaraan.

Penyelesaian konflik

Pertemuan konsultasi ini berakhir dengan rekomendasi agar pendekatan harmonisasi menjadi kunci penyelesaian konflik Rohingya. Menurut Kalla, rekomendasi itu ia ajukan dengan merujuk pada pengalaman empiris penyelesaian konflik sosial di Ambon dan Poso. Semua peserta menyetujui rekomendasi itu.

Kalla menambahkan, simpati dari sejumlah negara terhadap kasus Rohingya adalah sesuatu yang positif.

Namun, bantuan kemanusiaan atau sosial yang diarahkan ke Myanmar hendaknya tidak hanya fokus kepada etnis Rohingya, tetapi harus kepada semua pihak yang menjadi korban konflik, baik itu etnis Rohingya yang Muslim maupun etnis lokal yang beragama Buddha.

Mantan Wakil Presiden RI ini juga mengusulkan perlunya dibentuk dua komite, yakni komite rencana aksi yang meliputi, antara lain, rencana aksi kemanusiaan dan pembangunan sosial. Sementara itu, komite kedua bertugas untuk membuka akses masuknya bantuan internasional ke daerah konflik di Myanmar. Atta berkomentar, rekomendasi itu sangat realistis