Polisi Kawal Barang Bukti di Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah petugas Kepolisian tampak menjaga barang bukti hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari penggeledahan di gedung Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas), terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM). Penjagaan dilakukan sejak barang bukti itu tiba di gedung KPK, Rabu (1/8/2012) kemarin.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, ada tiga pria berbadan tegap tampak berjaga-jaga di lokasi barang bukti disimpan, di kontainer di belakang gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Petugas keamanan yang berjaga di sana membenarkan kalau para polisi itu bergantian menjaga barang bukti.

Saat dikonfirmasi soal hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak membantah ada anggota Kepolisian yang menjaga barang bukti.

"Itu kan menjaga barang bukti, bukan menghalang-halangi," katanya di Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Namun informasi dari lingkungan penyelidik dan penyidik KPK menyebutkan, alat bukti yang diperoleh KPK dari penggeledahan tersebut belum bisa diakses meskipun ada di gedung KPK. Ada ultimatum dari Kepala Korlantas yang mengatakan kalau barang bukti baru bisa diakses KPK atas sepengetahuan Kakorlantas Polri atau Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Namun Bambang membantah informasi tersebut. Menurutnya, alat bukti yang diperoleh dari penggeledahan di gedung Korlantas tersebut menjadi kewenangan KPK.

"Kita sudah meminta izin dari pengadilan dan pengadilan tindak pidana korupsi sudah memberikan penetepan sejak 30 Juli," katanya.

Penetapan tersebut, lanjut Bambang, menjelaskan bahwa barang-barang yang disita melalui penggeledahan berada di bawah kewenangan KPK. Alat bukti tersebut kemudian akan digunakan KPK untuk melengkapi berkas para tersangka.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Irjen Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator. Selain Djoko, KPK menetapkan Brigadir Jenderal Didik Purnomo, serta dua pihak swasta yakni Sukoco Bambang, dan Budi Susanto sebagai tersangka.

Menurut Bambang, status tersangka ditetapkan pada 27 Juli 2012. Adapun tiga dari empat tersangka KPK itu juga ditetapkan Polri sebagai tersangka. Kasusnya, sama-sama dugaan korupsi terkait proyek simulator senilai Rp 198,7 miliar tersebut.

Saat KPK melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus ini di gedung Korlantas, Selasa (31/7/2012), Polri sempat menahan penyidik KPK membawa pulang hasil penggeledahan mereka. Alasannya, Polri juga berkepentingan mengakses alat bukti karena tengah menangani kasus ini.

Rabu (1/8/2012), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan kalau kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan di Polri. Namun, hari ini Polri mengatakan telah meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan per 1 Agustus 2012.