Program Antikorupsi Masih Sebatas Slogan

Jakarta, Kompas - Indonesia sebagai negara yang ikut serta menjalankan komitmen United Nations Convention Against Corruption 2003 seharusnya menjadikan konvensi tersebut sebagai salah satu tolok ukur untuk menggagas program antikorupsi. Hal tersebut penting dilakukan ketika Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Sayangnya, antikorupsi yang digagas masih sebatas slogan dan tidak menyentuh akar persoalan.

”Akibatnya, pemberantasan korupsi tidak berdampak positif dalam mengurangi perilaku korup di kalangan pejabat publik,” ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki dalam Forum Antikorupsi Indonesia Ke-3 di Jakarta, Selasa (31/7).

Forum Antikorupsi tersebut diprakarsai United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Transparency International Indonesia, Badan Perencana Pembangunan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dengan pendanaan dari Uni Eropa dan Kedutaan Besar Norwegia.

Teten Masduki menyatakan, Forum Antikorupsi berusaha melibatkan kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil untuk merespons Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi program bersama yang sinergi untuk mencapai Indonesia yang lebih baik.

Country Manager UNODC Ajit Joy menyatakan, Forum Antikorupsi tersebut memainkan peranan signifikan, yakni menyalurkan aspirasi dari berbagai kalangan dan membantu mengusung dasar aksi yang bermanfaat untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Tahun 2014 ditargetkan indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai skor 5.0 (saat ini 3.0) dan peringkat kemudahan berusaha 75 (saat ini 129).

”Suatu target yang tidak mudah dan perlu strategi antikorupsi yang efektif. Problem-problem kerja sama dan koordinasi antarkementerian dan lembaga yang selama ini jadi penghambat efektivitas kebijakan antikorupsi harus dicari pemecahannya. Sehingga, gerak pemberantasan korupsi bisa lebih cepat,” kata Teten Masduki.

Ia mengatakan, kalangan masyarakat sipil diperlukan terus untuk memperkaya pendekatan dan strategi guna menggerakkan pemberantasan korupsi oleh pemerintah dengan lebih fokus pada target-target yang ingin dicapai oleh Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

”Saat ini adalah situasi yang sangat krusial. Agenda pemberantasan korupsi menghadapi tantangan dan resistensi yang luar biasa sehingga keberhasilan mengatasi hal ini akan sangat menentukan perkembangan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang,” kata Teten Masduki. (LOK)