Mega Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Kedelai Terlalu Instan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai pemerintah melakukan kebijakan instan terkait masalah kedelai. Kebijakan pangan, menurut Megawati, seharusnya berorientasi pada ketahanan pangan, bukan pilihan reaktif setelah timbul masalah.

"Sebetulnya sudah sejak lama pemerintah harus mengantisipasi masalah ini. Bukan hanya masalah kedelai, tapi politik pangan secara umum," kata Megawati seusai acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Menurut Mega, bila politik pangan diseriusi, pemerintah seharusnya tidak perlu perlu lagi mengambil kebijakan reaktif saat terjadi masalah pangan.

Kebijakan membuka keran impor kedelai yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan masalah kelangkaan kedelai, dalam pandangan Mega, merupakan salah satu bentuk langkah reaktif yang instan.

"Kok jadi reaktif, jadi instan (membuka impor), itu tidak mencari akar permasalahan yang sebenarnya," tandas Mega yang didampingi putrinya Puan Maharani dan Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo.

Mega juga mengaku heran dengan tinggginya angka impor Indonesia. Apalagi, negara pengekspor kedua terbesar bagi Indonesia adalah Malaysia.

Ia menyatakan hal ini membuktikan Indonesia sudah jauh tertinggal dalam politik pangan. Limbungnya ketahanan pangan Indonesia tak lepas dari formula kebebasan impor yang diterapkan pemerintah saat ini.

Mega menyatakan sudah berkali-kali mengingatkan agar tidak terikat pada impor karena negara importir bisa saja mengalami gangguan dan menyetop impornya.

"Kalau itu datangnya dari luar, suatu saat negara asal yang mendatangkan ada masalah dan membutuhkan karena harus bertahan, dia tidak akan membuang (ekspor) ke negara lain," lanjut Mega.

Ia berharap, pemerintahan SBY mencontohi apa yang telah dilakukan saat memerintah, yaitu membangun industri pangan nasional dan tidak terlalu longgar dalam kebijakan impor produk pangan.