Wa Ode Mengaku Ditanya KPK Soal "Jatah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar sembilan jam untuk tersangka kasus DPID, Fahd A Rafiq, Rabu (25/7/2012).

Seusai diperiksa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengaku ditanya sejumlah hal oleh penyidik, di antaranya soal "jatah".

"Terkait anggaran, terkait arti jatah, terkait uang yang dari katanya dari Fahd," kata Wa Ode di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Namun Wa Ode tidak menjelaskan lebih jauh soal "jatah" yang dimaksudnya itu. Sebelumnya Wa Ode mengungkapkan kalau alokasi DPID untuk kabupaten-kabupaten yang dibahas Banggar DPR dan pemerintah, menjadi proyek bancakan anggota dewan.

Setiap kabupaten yang mendapat alokasi DPID, sudah mewakili jatah partai politik tertentu. Masing-masing partai politik di DPR mendapat jatah daerah tertentu.

Menurut Wa Ode, di samping nama daerah yang dapat DPID, tertulis kode-kode tertentu. "Nanti kan ada fakta sidang. Nanti kan ada kode kode siapa saja," ujar Wa Ode hari ini.

Fahd A Rafiq saat bersaksi untuk untuk Wa Ode di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu, mengungkapkan kalau anggota DPR Mirwan Amiw dan Tamsil Linrung mendapat jatah masing-masing dalam mengurus alokasi DPID.

Menurut Fahd, Mirwan mendapat jatah mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar sedangkan Tamsil mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Saat ditanya soal jatah untuk Mirwan Amir yang diungkapkan Fahd ini, Wa Ode mengaku tidak tahu. "Itu kan keterangannya Fahd. Saya tadi hanya sebagai saksi untuk Fahd, itu saja," ucapnya.

Kepada penyidik KPK, Wa Ode mengaku tidak kenal Fahd. Dia mengatakan kalau Haris Surahman lah yang mencoba menyuapnya.

"Saya hanya tahu pernah ada uang dari Haris dititipkan, saya menegaskan bahwa percobaan penyuapan kepada saya oleh saya melalui staf itu dilakukan Haris, dan saya tidak tahu apa hubungannya dengan Fahd," ujar Wa Ode.

Adapun Wa Ode didakwa menerima suap Rp 6,5 miliar dari tiga pengusaha terkait pengalokasian DPID.

Menurut surat dakwaan jaksa, ketiga pengusaha itu adalah Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq senilai Rp 5,5 miliar, Paulus Nelwan sebesar Rp 350 juta, dan Abram Noach Mambu senilai Rp 400 juta.