Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Ayin di Singapura

Kompas.com - 23/07/2012, 09:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pengusaha Arthalyta Suryani atau Ayin di Singapura. Ayin yang pernah dipenjara karena menyuap jaksa Urip Trigunawan itu dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha di Buol, Sulawesi Tengah.

"Yang jelas, kami (KPK) butuh informasi dari Ayin. Tim KPK sudah di Singapura, bagaimana hasilnya kami belum cek," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Ayin yang kini berada di Singapura beralasan sakit sehingga tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, pekan lalu. Menurut Bambang, keterangan Ayin diperlukan untuk memperjelas asal usul aliran dana suap ke Bupati Buol Amran Batalipu.

KPK menetapkan Amran sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 3 miliar dari dua petinggi PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP), perusahaan milik anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya Poo. Kedua petinggi PT HIP tersebut, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ayin sendiri diduga memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah, yang letaknya berdekatan dengan kebun kelapa sawit milik Hartati. Sementara kuasa hukum Ayin, Nasrullah, mengatakan, perkebunan kelapa sawit di Buol itu bukanlah milik Ayin, melainkan milik putranya.

"Beliau bilang, tolong sampaikan, itu perusahaan anak saya di Buol itu, PT Sonokeling Buana. Jadi, tentu, kata beliau, pasti saya akan berikan klarifikasi agar clean dan clear," ujar Nasrullah.

Menurutnya, Ayin tidak memiliki saham ataupun menjadi pengurus di PT Sonokeling Buana. Kuasa hukum Amran, Amat Entedaim, mengatakan, Ayin tidak terkait dengan kasus kliennya. Amat menduga penyidik KPK ingin membandingkan PT HIP dengan PT Sonokeling Buana yang sama-sama mengantongi hak guna usaha di Buol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com