Dewi Aryani: Gubernur Terpilih Harus Lakukan Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewi Aryani mengimbau, siapapun yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta nanti harus bisa mereformasi birokrasi. Pasalnya, itu nantinya menjadi pijakan tatanan mengubah segala bentuk budaya tata kelola pemerintahan yang selama ini keliru menjadi tetap pada jalurnya.

"Ada beberapa hal yang penting tentang reformasi birokrasi. Pertama, tujuan reformasi birokrasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mengurangi KKN, dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Kedua, prasyarat reformasi birokrasi yaitu komitmen politik pimpinan, reform the reformers. Ketiga, fokus reformasi birokrasi, reformasi SDM aparatur, reformasi bisnis proses pelayanan, reformasi struktur organisasi, reformasi peraturan perundang undangan, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformas mindset, kultur dan mental model," ungkap Dewi dalam siaran persnya yang diterima Kompas.com, Rabu (18/7/2012).

Menurutnya, tantangan terberat reformasi birokrasi adalah mengubah budaya kekuasaan dalam birokrasi, yaitu mengubah kebiasaan atau budaya. "Problem terberat budaya adalah gaya hidup pejabat yang sudah terlanjur tinggi dengan gaji yang kecil, sehingga harus mencari tambahan dari birokrasi. Leverage perubahan yang penting adalah pengisian jabatan secara terbuka berbasis kompetensi, pengukuran kinerja, dan gaji sesuai kinerja," paparnya.

Dewi menambahkan, Jakarta memerlukan sosok pemimpin yang jujur dan bisa menjalankan agenda reformasi birokrasi, agar ke depan Jakarta menjadi lebih baik. "Sosok jujur yang bisa melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi ini, jika tidak ada integritas dan kejujuran semua agenda hanya akan jadi pepesan kosong belaka," tegas Dewi, yang juga Duta Universitas Indonesia untuk reformasi birokrasi.