Panwas Temukan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Jayapura

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua panitia pengawas pemilu provinsi Papua, Onny J.J. Lebelauw mengatakan pantauan langsung pihaknya bersama Panwas Kabupaten Jayapura mewakili Bawaslu pusat menemukan sejumlah pelanggaran pemilihan kepada daerah setempat.

"Dari hasil pantauan dan pengawasan bersama Panwas setempat, kami menemukan sejumlah pelanggaran saat pencoblosan pada Senin (16/7/2012) kemarin di beberapa TPS kabupaten Jayapura," kata Ony di Jayapura, Papua, Rabu (18/7/2012).

Ia mengatakan temuan perlanggaran tersebut seperti yang didapatkan oleh pihaknya bersama Panwas kabupaten Jayapura di TPS 09, daerah Pos 7, distrik Sentani kota, yang mana ada pemilih yang datang dengan surat suara tidak jelas.

Kemudian, di TPS 15 kompleks Hawai, lanjut Ony, karena sejumlah warga pemilih ada yang datang di TPS tersebut, diduga telah terjadi mobilisasi Pilkada.

Sementara di TPS 11 Kelurahan Hinokombe, masih distrik Sentani Kota ada temuan bahwa ada warga negara asing yang ikut memilih. "Semua temuan ini akan kami sampaikan kepada KPUD Kabupaten Jayapura untuk selanjutnya ditinjau," katanya.

Lebih lanjut purnawiran Polri itu menjelaskan, ditemukan juga dibeberapa TPS yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura terdapat warga yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar, dan malah sebaliknya ada warga baru justru warga terdaftar dan bisa memilih.

"Saya kira semua laporan dan temuan ini kiranya bisa ditindaklanjuti, sehingga saat menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua tidak terulang kembali dan data pemilih bisa lebih akurat," katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa ada pemilih yang telat menyalurkan suaranya bahkan tidak bisa memilih karena ditempatnya tinggalnya tidak terdaftar sebagai pemilih, malah terdaftar dialamat lainya.

"Ada DPT yang tidak jelas, sehingga ada yang tidak terdaftar untuk memilih disekitar tempat tinggalnya. Yang berujung kepada petugas Komite Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak bisa lakukan kontrol secara maksimal, sehingga banyak yang keluhan dari dari tua-tua adat dan masyarakat, dan justru orang luar yang mendaftar," katanya.

"Semua laporan dan temuan akan sampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Pusat, akan tetapi kami juga berharap proses perhitungan rekapitulasi suara akan kami awasi, sehingga bias menghasilkan Pilkada yang demokratis," katanya.