Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode Baru Kembalikan Uang Fahd Rp 5 Miliar

Kompas.com - 18/07/2012, 02:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Wa Ode Nurhayati belum mengembalikan semua uang yang diberikan pengusaha Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq kepadanya.

Wa Ode baru mengembalikan Rp 5 miliar dari Rp 6 miliar yang diduga diterimanya dari Fahd terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Hal ini terungkap melalui keterangan Fahd yang menjadi saksi untuk terdakwa Wa Ode dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (17/7/2012).

Adapun Wa Ode didakwa menerima suap senilai Rp 6,5 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd, Paulus, dan Abram Noach Mambu, terkait alokasi DPID. "Sisanya Rp 1 miliar," kata Fahd.

Namun, menurut Fahd, pengembalian uang Rp 5 miliar oleh Wa Ode tersebut tidak disertai tanda bukti. "Enggak pakai bukti, langsung ditransfer," katanya.

Fahd menuturkan, dirinya meminta kembali uang Rp 6 miliar yang diberikannya ke Wa Ode lantaran alokasi dana DPID untuk tiga kabupaten di Aceh seperti yang dijanjikan tidak juga gol.

Padahal, Fahd sudah memberikan uang Rp 6 miliar sesuai dengan kesepakatan 5-6 persen dari nilai DPID yang dialokasikan Rp 40 miliar untuk masing-masing kabupaten.

Uang commitment fee tersebut diberikan Fahd melalui Haris Surahman yang diteruskan ke staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. "Diberikan secara bertahap di Bank Mandiri Cabang DPR, tarik tunai, setor tunai," ungkap Fahd.

Menurut Fahd, dirinya sudah bolak-balik menagih ke Wa Ode agar uangnya dikembalikan selama anggaran DPID yang dijanjikan belum masuk ke kas tiga kabupaten di Aceh, yakni Bener Meriah, Aceh Besar, dan Pidie Jaya.

Sebelumnya Fahd menyampaikan ke bupati tiga kabupaten tersebut bahwa dirinya bisa membantu agar tiga kabupaten itu menjadi penerima DPID.

Sebagai syarat, Fahd meminta para bupati menyiapkan commitment fee 6 persen yang akan diberikan ke DPR sebesar 5 persen, untuk Fahd 0,5 persen, dan untuk Haris Surahman yang mengenalkannya ke Wa Ode sebesar 0,5 persen.

Fahd menuturkan, dirinya membayarkan commitment fee para bupati tersebut dengan uang pribadinya terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh para bupati setelah proyek DPID gol. Untuk mendapatkan uang talangan itu, Fahd mengaku meminjam ke sejumlah pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com