ICW: Kapolri Harus Periksa Pembangunan Polsekta Tamalate

JAKARTA, KOMPAS.com - Menerima bantuan dana untuk pembangunan Gedung Polsekta Tamalate dari dua pengusaha Makassar harus ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sebab pemberian itu kemungkinan terindikasi gratifikasi. Selain itu, pemberian ini juga akan menimbulkan konflik kepentingan seseorang dan merusak independensi institusi Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum.

Hal tersebut dikatakan Kordinator Indonesian Coruption Watch (ICW) Emerson Junto, saat dihubungi KOMPAS.com, Jumat(6/7/2012). Emerson dimintai tanggapannya seputar sikap Kepolisian yang menerima bantuan dari dua pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam pembangunan Polisi Sektor Kota Tamalate, Makasar.

Dua pengusaha yang memberikan bantuan yaitu, Hj. Najmiah Muin yang mendirikan bangunan Polsekta senilai Rp.1,8 miliar, dan Ricky Tandiawan yang mewakafkan tanahnya seluas 1.411 meter persegi. Saat ini Pembangunan tersebut telah rampung dan telah diresmikan oleh Kapolda Sumsel, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Mudji Waluyo, Selasa (3/7/2012).

Menurut Emerson, pembangunan ini ada kebijakan dari internal Polri sendiri. Dan sangat mungkin adanya kesepakatan antara Kepolisian dengan para pengusaha tersebut. Dan membuat Polri sedikit tidak netral.

"Itu sangat mungkin terjadi, ini kan sebetulnya gratifikasi, pemberian terhadap Kepolisian. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya deal - deal tertentu antara mereka," ungkapnya.

Emerson mengharapkan, Kapolri segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut masalah pembangunan Polsekta tersebut. "Harus segera di periksa, apakah ada indikasi gratifikasi dalam masalah ini," harapnya.

Seperti diberitakan, kedua pengusaha itu mengungkapkan keiklasan menyumbang tanpa ada imbalan dari kepolisian. Selama ini, Polsekta Tamalate belum mempunyai markas tetap dan sering berpindah-pindah tempat.