Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chairul Tanjung: Pengangguran Ditekan, Konflik Tidak Terjadi

Kompas.com - 02/07/2012, 20:45 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha nasional Chairul Tanjung berpendapat, bahwa konflik di masyarakat bisa tidak terjadi bila tingkat pengangguran ditekan sekecil-kecilnya. "Banyak masalah di republik kita, khususnya masalah sosial," kata Chairul, ketika menjawab pertanyaan salah seorang peserta dalam peluncuran bukunya "Chairul Tanjung Si Anak Singkong," di Toko Buku Gramedia Matraman, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Ia menjelaskan, jumlah penduduk Indonesia terbilang besar. Ada lebih dari 240 juta orang penduduk yang mendiami Nusantara. Luasan geografis pun luar biasa. "Punya lebih dari 13 ribu pulau dan mayoritas belum dinamai," sambung dia.

Tidak hanya itu, jumlah suku bangsa pun terbilang banyak. Keragaman Indonesia tersebut lantas, kata Chairul, menjadi potensi konflik yang sangat tinggi. Konflik bisa terjadi antarsuku, agama, hingga gender. Namun, berdasarkan pengalamannya membaca buku sejarah mengenai bagaimana Pancasila itu dibuat para pendiri negara, ia pun meyakini faktor persatuan itu ada di tengah-tengah keberagaman Indonesia (unity in diversity). Dan, salah satu prasyarat untuk mewujudkan itu adalah kalau semua perut rakyat Indonesia kenyang.

"Potensi konflik akan terjadi kalau sebagian ada yang lapar, sebagian ada yang kenyang," tegas Chairul.

Kondisi yang tak imbang bisa memancing keadaan sosial yang tidak stabil. Dan, kondisi sosial tak bisa lepas dari kondisi ekonomi. Oleh karenanya, sebagai solusi, tingkat pengangguran harus ditekan.

"Kalau seandainya pengangguran itu bisa kita tekan sampai sekecil-kecilnya, kemiskinan bisa kita tekan sekecil-kecilnya, maka potensi kerawanan sosial dan lain sebagainya itu tidak akan terjadi," tutur Chairul.

Selain itu, ia menegaskan, faktor pendidikan juga penting sebagai kunci untuk mengentaskan kemiskinan. "Karena pendidikan akan memutus mata rantai kemiskinan. Dan kalau dia sudah tidak miskin maka dia akan tidak menimbulkan permasalahan dari masalah sosial," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com