Mengatur Kode Etik di Laut China Selatan

Dalam sepekan ke depan sepuluh negara anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) akan kembali menggelar pertemuan rutin di tingkat menteri luar negeri (AMM) ke-45. Pertemuan digelar di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, negara Ketua ASEAN 2012, pada 6-13 Juli 2012.

Menjelang pertemuan, setidaknya dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan terkait konflik sengketa wilayah di Laut China Selatan terus terjadi. Seperti diketahui, sejak lama empat negara anggota ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, bersengketa dengan China dan di perairan itu.

Laut China Selatan dikenal sebagai salah satu jalur transportasi laut penting dan strategis di dunia. China mengklaim seluruh wilayah itu, sementara empat negara ASEAN, terutama Filipina dan Vietnam, mengklaim beberapa bagian.

Dua bulan terakhir, hubungan China dan Filipina kembali menegang. Keduanya ngotot menghadirkan kapal masing- masing di perairan sekitar Beting Scarborough. Filipina bahkan sempat mengerahkan satu kapal perang saat ketegangan mulai terjadi. Sengketa memang biasanya diawali kehadiran kapal nelayan dari masing-masing negara, yang kemudian diusir kapal patroli milik otoritas negara seteru.

Selain dengan Filipina, konflik terbaru terjadi Minggu (1/7), antara China dan Vietnam. Empat kapal patroli di bawah otoritas institusi kelautan negara (State Oceanic Administration) China dikirim ke dekat Kepulauan Spratly, tepatnya ke kawasan terumbu karang yang dinamai Huayang oleh China. Aksi itu sontak mengundang kemarahan Vietnam.

Namun, sejumlah kalangan meyakini pengiriman empat kapal patroli itu dilakukan karena China kesal setelah parlemen Vietnam memutuskan gugus karang itu di bawah otoritas langsung Hanoi.

Penyusunan kode etik

Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis lalu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa memastikan AMM akan mengagendakan secara khusus pembahasan draf hasil identifikasi elemen-elemen kode etik kawasan (Regional COC) terkait bagaimana cara berperilaku di Laut China Selatan.

Prosesnya, menurut Marty, sudah diawali sejak tahun lalu saat Indonesia menjadi ketua ASEAN. Akhir Mei lalu, pembahasan di tingkat pejabat tinggi (SOM) ASEAN telah menghasilkan draf awal.

”Nanti AMM akan memutuskan apakah draf itu disetujui untuk dijadikan teks kerja (working text) dan dibahas dalam SOM bersama China untuk memanfaatkan momentum, atau dikembalikan agar disempurnakan,” ujar Marty.