Gerindra: DPR Jangan Persulit Anggaran KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengaku mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Partai Gerindra menyebut mendukung jika anggaran untuk KPK di tahun 2013 ditingkatkan.

"Partai Gerindra menolak politisasi anggaran KPK untuk tujuan politik. DPR seharusnya tidak mempersulit dan menghambat alokasi anggaran KPK," kata Fadli Zon Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta, Rabu (27/6/2012).

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung spontanitas masyarakat yang menyumbang untuk pembangunan gedung baru jika dana untuk KPK dihambat Komisi III. KPK, kata dia, merupakan lembaga penting dalam memberantas korupsi di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Meski demikian, Fadli berharap KPK perlu segera menangani kasus korupsi besar terutama yang kini sedang menjadi sorotan masyarakat.

Seperti diberitakan, pimpinan KPK melontarkan rencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru setelah para politisi Komisi III hanya selalu mengaku mendukung, namun tanpa direalisasikan. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.

Hingga rapat internal kemarin, Komisi III masih tetap belum akan mencabut tanda bintang (tanda belum disetujui) dalam anggaran pembangunan gedung. Komisi III menginginkan agar KPK terlebih dulu mengusahakan gedung pemerintah yang tidak terpakai.

Penjelasan pihak KPK, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225 ,7 miliar. Rincian anggarannya yakni biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, managemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.

Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar. Kementerian Keuangan siap mengucurkan jika tanda bintang dicabut oleh DPR.