Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: KPK Tak Perlu Minta "Saweran"

Kompas.com - 26/06/2012, 12:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu meminta dukungan masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru. Menurut Anas, anggaran negara sudah tersedia untuk itu. Anas yakin, baik pemerintah maupun DPR, mendukung alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK. Hal tersebut disampaikan Anas dalam akun Twitter-nya @anasurbaningrum.

"Saya juga percaya DPR (Komisi III) akan mendukung alokasi anggarannya. Tidak ada alasan untuk mengganjal," kata Anas.

Hanya, lanjutnya, dibutuhkan proses agar alokasi dana untuk gedung baru KPK itu bisa cair. Proses pembahasan di DPR, kata Anas, merupakan suatu hal yang biasa.

"Ada prosedurnya, ada tata caranya," ujar Anas.

Dia menambahkan, yang terpenting adalah DPR tidak memperlambat, menghambat, ataupun mengganjal proses tersebut. Jika ada kesan lambat, maka sebaiknya segera dipercepat. Anas mengaku sudah meminta pimpinan Fraksi Partai Demokrat dan Ketua Komisi III di DPR untuk memperlancar proses pembahasan anggaran gedung baru KPK tersebut.

"Biar segera tuntas," ucapnya.

Jangankan gedung, lanjut Anas, segenap fasilitas yang diperlukan oleh KPK agar semakin bagus kinerjanya pun layak didukung pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurutnya, DPR dan KPK harus duduk bersama, membicarakan secara jernih dan saling melengkapi.

Seperti diberitakan sebelumnya, jajaran pimpinan KPK mewacanakan rencana untuk meminta dukungan masyarakat dalam membiayai pembangunan gedung KPK. Sejak diajukan dua tahun lalu, anggaran pembangunan gedung baru KPK belum juga disetujui DPR. Padahal, pemerintah telah menyetujuinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

    MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

    RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

    Nasional
    Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

    Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

    Nasional
    Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

    Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

    Nasional
    Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

    Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

    Nasional
    Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

    Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

    Nasional
    Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

    Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

    Nasional
    Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

    Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

    Nasional
    Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

    Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

    Nasional
    Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

    Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

    Nasional
    Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

    Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

    Nasional
    Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

    Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

    Nasional
    Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

    Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

    Nasional
    Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

    Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

    Nasional
    Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

    Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com