Nilai-nilai Pancasila Belum Diimplementasikan secara Sungguh-sungguh

BANDUNG, KOMPAS.com - Tanwir Muhammadiyah akhirnya ditutup pada Minggu (24/6/2012) pagi di Hotel Horison, Bandung. Dalam sidang penutupan itu, ada beberapa pokok pikiran yang menjadi sikap resmi mereka selama bersidang, sebagaimana dibacakan oleh oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agung Danarto.

Pokok pokok pikiran dimaksud: poin pertama, mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Muhammadiyah menganggap nilai-nilai Pancasila belum diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingga muncul permasalahan bangsa seperti kemiskinan maupun friksi dalam masyarakat. "Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik untuk bangsa yang majemuk untuk mencapai cita-cita nasional," kata Agung.

Poin kedua, mengenai kedaulatan bangsa dan negara yang kian melemah dalam berbagai bidang mulai ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Muhammadiyah menyarankan beberapa solusi untuk masing-masing bidang seperti mencabut atau revisi produk perudangan yang mengancam kedaulatan negara.

Poin ketiga, mengenai kriteria pemimpin bangsa. Muhammadiyah melihat bahwa kepemimpinan saat ini sering absen saat diperlukan, lamban, dan bimbang. Rekomendasi pun berupa kriteria pemimpin seperti visioner, pembangun solidaritas, pengambil resiko, dan memiliki integritas moral.

Poin keempat, mengenai partisipasi masyarakat yang tidak lagi diakui dan diakomodasi pemerintah. Dengan demikian, sebaiknya pemerintah tidak mengabaikan peran mereka, misalnya berupa partisipasi di bidang kesehatan. Otonomi daerah juga disinggung, dengan masalah berupa ketimpangan dan masalah koordinasi dengan pemerintah pusat. Muhammadiyah pun mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan di tingkat provinsi sementara tingkat bupati dan kota oleh legislatif saja.

Poin terakhir, mengenai kekerasan massa. Muhammadiyah melihatnya sebagai ekses dari lemahnya penegakan hukum ditambah pembiaran negara. Rekomendasi dari Muhammadiyah adalah mendesak pemerintah untuk menghentikan kekerasan oleh masyarakat, aparat, dan harus melindungi masyarakat.