Perilaku Politik Warga Jakarta

Kebanyakan warga Jakarta tergolong pengikut pragmatis. Sebetulnya, pengikut pragmatis memiliki kualitas dari keempat jenis yang lain, tetapi jenis yang ia tampilkan tergantung situasi. Orang tipe ini sedikit mirip ”politikus”, tergantung angin dan menggunakan gaya kerja apa pun demi memuluskan agenda sendiri dengan risiko minimal.

Sisi positifnya, saat masyarakat mengalami masa sulit, pengikut pragmatis dapat berkontribusi karena tahu cara mempekerjakan sistem untuk menyelesaikan persoalan. Sisi negatifnya, mereka memainkan politik, aturan, dan regulasi serta melakukan penyesuaian demi keuntungan pribadi. Mereka dinilai tak mau pasang badan, mencari kemudahan, bekerja setengah-setengah, tidak antusias, dan medioker. Mereka mengikuti aturan pemerintah sejauh bermanfaat bagi mereka.

Sebagai pengikut pragmatis, kebanyakan warga Jakarta memilih berada di ”tengah jalan”. Sesekali mengkritik pemerintah dengan tidak terlalu terbuka. Mereka menampilkan tugas yang diwajibkan, tetapi jarang lebih dari yang diharapkan; hidup dengan slogan, ”lebih baik selamat daripada menyesal”.

Tipologi budaya politik

Daniel J Elazar (1984) menjelaskan perilaku politik individu berdasarkan pengaruh budaya. Budaya politik adalah sikap, nilai, keyakinan, orientasi, dan opini terhadap pemerintah dan tanggung jawab sosial yang berfungsi dalam masyarakat. Ada tiga kategori budaya politik dominan: moralis, individualis, dan tradisionalis.

Tipe moralis mengukur pemerintahan dengan komitmen untuk kepentingan publik dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Tipe individualis fokus pada kepentingan pribadi, membatasi keterlibatan dalam politik. Tipe tradisionalis, didasari budaya politik tradisional, cenderung mempertahankan aturan dan praktik politik yang sudah berlangsung. Ada juga tipe campuran yang menganut tiga budaya itu.

Kebanyakan warga Jakarta (53,1 persen) adalah tipe campuran. Mereka menganut ketiga budaya itu sekaligus, tetapi kapan perilaku yang didasari budaya tertentu ditampilkan tergantung lingkungan sosial mereka. Situasi ini cukup umum di sejumlah negara. Malah, jarang ditemukan sebuah negara dengan satu budaya politik saja yang dominan (Elazar, 1984).

Tipe dominan lain di Jakarta adalah moralis (26,2 persen). Subkultur moralis kuat pengaruhnya di Jakarta. Mereka memandang kekuatan komunal akan mempromosikan perubahan positif dan memberikan kewajiban moral kepada pejabat publik.

Orang dengan tipe individualis pun cukup banyak (14,1 persen). Budaya individualistis mewarnai pemerintahan. Pemerintah (gubernur dan DPRD) mengatur distribusi bantuan yang dikontrol partai politik. Sementara warga berusaha sendiri menjadikan diri lebih baik secara sosial dan ekonomi. Pemerintah dan banyak warga meyakini individu merupakan pemegang kendali dan inisiatif.

Sementara orang yang mendukung budaya tradisionalis ada 6,6 persen. Mereka ingin mempertahankan aturan dan praktik politik yang berlangsung, berusaha mempertahankan tatanan sosial dengan hierarki mapan yang ada, menjaga agar mereka yang di atas tetap mendominasi politik dan pemerintahan; mengecilkan partisipasi publik yang dinilai dapat merusak masyarakat.