Problematika Sistem Presidensial Kita

Langkah antisipasi

Guna menghindari terjadi hal yang tak diinginkan itu, antisipasi atau perbaikan dari dalam tampak lebih menguntungkan untuk dijalankan. Antisipasi itu setidaknya mencakup tiga hal.

Pertama, untuk mencegah seorang presiden memperoleh ”kemenangan artifisial”—di mana presiden sejatinya tidak dapat menjalankan kebijakannya dengan mudah karena dukungan yang minim dari legislatif—maka syarat ambang batas pilpres yang tidak terlalu kecil, apalagi tidak ada, harus ditinggalkan.

Adanya ambang batas pilpres yang cukup besar diharapkan memunculkan kandidat presiden yang merupakan tokoh kaliber nasional yang teruji. Dapat diharapkan presiden bukan saja sosok yang memiliki kekuatan personal, melainkan juga punya dukungan yang luas di parlemen.

Kedua, untuk menopang sistem presidensial yang lebih efektif, sebagaimana umumnya terjadi pada sistem presidensial yang menggunakan sistem dwipartai, jumlah partai mutlak harus sedapat mungkin dibatasi. Meski tak harus menjadi penganut sistem dwipartai karena akan sulit terjadi, sistem politik kita harus mampu merasionalkan jumlah partai.

Dengan jumlah partai yang sedikit, sebuah koalisi pemerintahan diharapkan dapat lebih tertata, solid, dan bertanggung jawab. Komunikasi politik yang efektif pun akan lebih mudah terbangun dan intens.

Selain itu, partai-partai juga akan lebih terdorong untuk melakukan perbaikan kualitas dan lebih menata langkahnya di parlemen secara bertanggung jawab. Hal ini penting karena tanpa adanya dorongan semacam ini bukan tidak mungkin partai dapat melakukan serentetan langkah serampangan yang membahayakan stabilitas pemerintahan, termasuk menciptakan berbagai kebuntuan yang dapat menyulitkan eksekutif menjalankan program-programnya.

Ketiga, penguatan dan perluasan pelembagaan partai politik, terutama dalam hal kaderisasi. Sebagai sarana pendidikan politik, perekrutan internal dan pengisian jabatan publik kaderisasi memainkan peran vital.

Kaderisasi yang baik tidak saja menghasilkan sosok politisi yang matang dan mampu memimpin lembaga eksekutif secara layak, tetapi juga melahirkan politisi yang mampu berperan sebagai penyeimbang eksekutif yang efektif. Tentu dengan semangat mengedepankan kepentingan rakyat. Kualitas demikian amat dibutuhkan untuk menjauhkan terciptanya pola hubungan yang tak sehat antara eksekutif dan legislatif, yang pada gilirannya berpotensi menghambat stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Firman Noor Bekerja pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan FISIP UI