Peraturan KPU Menghambat Kinerja Panwaslu

Kompas.com - 18/06/2012, 04:47 WIB
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menilai beberapa peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlalu longgar. Sehingga menghambat kinerja Panwaslu untuk memberikan sanksi kepada pelanggar kampanye.

"Salah satu pasal yang memberatkan kinerja Panwaslu, contohnya Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14/2010 mengenai syarat kampanye yang bersifat kumulatif. Selain itu juga mengenai penyerahan daftar nama tim kampanye pada H-1 masa kampanye," ujar anggota Panwaslu DKI, M. Jufri, yang ditemui usai Diskusi 'Black Campaign dalam Pilkada DKI Jakarta', di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu, (17/6/2012).

Ia mengatakan, kedua peraturan tersebut membuat Panwaslu kesulitan menjerat kegiatan kampanye di luar jadwal dan kampanye 'colongan' yang dilakukan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kampanye itu bersifat kumulatif. Menurut KPU, hal tersebut dikatakan kampanye apabila terdiri dari empat unsur. Pertama ada gambar calon pasangan gubernur dan wakil gubernur dan dilakukan pasangan atau tim kampanye pasangan calon. Kedua, memuat gambar dan nomor urut pasangan calon. Ketiga, menjelaskan visi misi pasangan. Dan yang terakhir, disertai ajakan kepada warga untuk memilih pasangan tertentu," lanjutnya.

"Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye. Sudah banyak laporan-laporan kampanye sebelum waktunya kepada kami, namun hasilnya mentah. Karena tidak memenuhi salah satu unsur kampanye tersebut dan tidak dikenakan sanksi," lanjutnya.

Untuk itu, Panwaslu telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPU pusat merevisi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye. Namun, menurutnya, langkah ini memakan waktu yang tidak sebentar. "Tidak akan bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah DKI tahun ini," katanya.

Menurutnya, masyarakat juga bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. "Itu semua kewenangan Bawaslu, yang pasti kami sudah menyampaikan keberatan kami dan sebenarnya masyarakat bisa langsung menggugat ke MA," kata Jufri.

Selain itu, ia menilai daftar tim kampanye sebaiknya sudah diserahkan ke KPU pada saat pendaftaran pasangan calon. Menurutnya, hal itu akan mempermudah pengawasan Panwaslu.

"Menurut Peraturan KPU, setiap pasangan harus melaporkan tim kampanyenya paling lambat satu hari sebelum kampanye. Sementara di UU No. 32 Tahun 2010, harus melapor satu hari setelah penetapan sebagai calon peserta pilkada, hal ini bertentangan," jelasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

    Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

    Nasional
    Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

    Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

    Nasional
    Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

    Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

    Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

    Nasional
    Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

    Kemenhub Bakal Pasang 100 Alat Pendeteksi Gempa Bumi dan Tsunami pada 2021

    Nasional
    Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

    Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Kondisi Alam Menuju Prestasi

    Nasional
    Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

    Polri Tetapkan 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka, Berkas Segera Dilimpahkan

    Nasional
    Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

    Kartu Prakerja Calon Pengantin Diharapkan Jadi Solusi Cegah Keluarga Miskin Baru

    Nasional
    Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

    Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok Terjaga

    Nasional
    Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

    Kapolri Naikkan Pangkat 12 Perwira, Kabaintelkam Paulus Waterpauw Jadi Komjen

    Nasional
    Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

    Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

    Nasional
    Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

    Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

    Pemerintah Akan Percepat Implementasi Program Kartu Prakerja Calon Pengantin

    Nasional
    Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

    Jokowi Minta Semua Pihak Kerja Keras Percepat Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

    Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X